Laporan Indeks Demokrasi EIU 2021: China Tetap di Posisi Bawah, Indonesia Alami Peningkatan

LONDON, KOMPAS.com - Rilis terbaru Economist Intelligence Unit (EIU) menyebut bahwa Taiwan dan Indonesia naik ke posisi tertinggi baru dalam Indeks Demokrasi EIU 2021.

Di sisi lain, skor indeks rata-rata Asia turun tajam pada tahun 2021 menyusul kondisi di Myanmar dan Afghanistan. Keduan negara ini bergabung dengan Korea Utara di peringkat terbawah.

Taiwan memang melanjutkan posisinya dalam peringkat Indeks Demokrasi, naik ke posisi ke-8 secara global dari posisi ke-11 pada tahun 2020. Taiwan mengkonsolidasikan posisinya sebagai negara dengan “demokrasi penuh”.

Sementara Indonesia mencatat peningkatan terbesar kedua secara global (setelah Zambia) dalam total skor indeksnya.

Melonjak 12 peringkat ke peringkat 52 dari peringkat 64 pada tahun 2020, setelah beberapa tahun mengalami kemerosotan demokrasi.

Selanjutnya, dalam bagian khusus yang membahas rezim pemerintahan China, disebut bahwa China belum menjadi lebih demokratis.

Ini meskipun negara tersebut memiliki keberhasilan ekonomi yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir.

"Tantangan China" yang jadi judul laporan Indeks Demokrasi terbaru EIU, melihat secara mendalam klaim para pemimpin China bahwa model pemerintahan mereka lebih unggul dari AS dan negara Barat lainnya yang menganut demokrasi.

China disebut telah mengacaukan harapan banyak analis dan pemerintah Barat yang percaya bahwa mereka akan menjadi lebih demokratis mengingat keberhasilan ekonomi yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir.

Namun, China semakin menjadi kurang bebas. China diklasifikasikan sebagai “rezim otoriter” dalam Indeks Demokrasi.

"Negeri Tirai Bambu" itu memiliki skor total 2,21 (pada skala 0 sampai 10), turun dari 2,97 pada tahun 2006 ketika indeks dimulai, dan duduk di posisi 148 (dari 167), dekat dengan bagian bawah peringkat global.

Negara ini memiliki skor 0,00 untuk proses pemilu dan pluralisme. China juga menghindari demokrasi elektoral, tidak memiliki pemilihan umum yang bebas, hak pilih universal, atau sistem multipartai.

China juga memiliki skor 0,88 untuk kebebasan sipil, tidak ada media cetak, siaran atau media sosial gratis, tidak ada kebebasan berekspresi dan ada batasan di internet.

Tidak ada pula serikat pekerja bebas, tidak ada peradilan yang independen dan tidak ada persamaan yang nyata di depan hukum. Negara tidak mempraktekkan toleransi beragama dan secara rutin menggunakan penyiksaan.