Setelah Dituding Lakukan Kudeta, Ini Rencana Presiden Tunisia

TUNIS, KOMPAS.com – Presiden Tunisia Kais Saied mengatakan pada Rabu (28/7/2021) bahwa dia berencana menangani situasi ekonomi dan Covid-19 yang mengerikan di negara tersebut.

Selain itu, Saied juga akan menyelidiki korupsi yang meluas di Tunisia sebagaimana dilansir Reuters.

Saied mengungkapkan rencananya tersebut pada Rabu (28/7/2021), berselang beberapa hari setelah memecat perdana menteri serta membekukan parlemen pada Minggu (25/7/2021).

Saied mengatakan bahwa tindakannya tersebut konstitusional. Dia lantas didesak oleh Amerika Serikat (AS) untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi.

Tindakan Saied tersebut didukung oleh tentara. Pada Rabu, dia juga mengganti kepala stasiun televisi nasional.

Pemimpin Partai Ennahda Rached Ghannouchi, yang juga ketua parlemen Tunisia, pada Minggu menyebut keputusan Saied tersebut sebagai kudeta terhadap revolusi dan konstitusi.

Di sisi lain, Saied mengaku telah bertindak untuk menyelamatkan negara dari korupsi dan plot untuk menabur perselisihan sipil.

Sebelum Saied memecat perdana menteri dan membekukan parlemen, Tunisia didera kemarah publik karena kelumpuhan politik telah menghentikan respons negara terhadap pandemi.

Selain itu, mereka juga marah atas kesulitan ekonomi dan menurunnya layanan publik.

Kelompok masyarakat sipil, termasuk serikat pekerja, menuntut Saied harus membuat peta jalan untuk keluar dari krisis dalam waktu satu bulan.

Pada 2011, terjadi revolusi yang mengguncang Tunisia hingga pada akhirnya mengakhiri pemerintahan otokratis.

Namun setelah revolusi tersebut, selama 10 tahun kemudian, Tunisia justru menghadapi ujian terberat terhadap sistem demokrasinya.

Ekonomi yang salah

Pada Rabu malam waktu setempat, kantor kepresidenan Tunisa merilis sebuah video.

Video itu menunjukkan Saied memberi tahu ketua serikat bisnis bahwa pilihan ekonomi yang salah telah menyebabkan masalah keuangan besar.

Tunisia sedang mencari perjanjian pinjaman dari Dana Moneter Internasional untuk membiayai defisit anggaran yang diproyeksikan dan pembayaran utang.

Saied dalam video tersebut meminta para pedagang untuk menurunkan harga barang dan memperingatkan mereka agar tidak berspekulasi atau menimbun.

Dia juga menargetkan tokoh bisnis yang dituduh korupsi, dengan mengatakan bahwa 460 orang telah mencuri uang publik senilai 13,5 miliar dinar Tunisia.

Sebelumnya, pengadilan menuturkan sedang menyelidiki dua partai terbesar di parlemen, Ennahda dan Heart of Tunisia, atas dugaan menerima dana asing selama kampanye pemilu 2019.

Pengadilan berujar, penyelidikannya tersebut dimulai 10 hari sebelum Saied memecat perdana menteri dan membekukan parlemen.

Heart of Tunisia tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Ennahda pada Minggu sempat berseru kepada para pendukungnya untuk turun ke jalan menentang tindakan Saied.

Namun setelah itu, partai tersebut menyerukan ketenangan nasional dan mengupayakan dialog nasional.

Tidak ada tanda-tanda digelarnya aksi protes atau gangguan lain pada Rabu meski kehadiran pasukan keamanan menjadi jauh lebih banyak Tunis tengah.

Pada Rabu, Saied juga mengeluarkan perintah untuk mendirikan pusat respons pandemi untuk mengoordinasikan penanganan krisis Covid-19 di Tunisia.