Pakai Bahasa Gaul Korea Selatan di Korea Utara Kini Bisa Dihukum Penjara hingga Eksekusi

Ada juga peringatan baru di surat kabar resmi Korea Utara agar tidak mengadopsi mode, gaya rambut, dan musik Korea Selatan.

Hukum Korea Utara ini adalah bagian dari undang-undang baru yang berusaha untuk membasmi segala jenis pengaruh asing, dengan hukuman yang keras.

Mereka yang ditemukan melanggar hukum dapat menghadapi hukuman penjara atau bahkan eksekusi.

Surat kabar Rodong Sinmun memperingatkan kaum milenial tentang bahaya mengikuti budaya pop Korea Selatan.

"Penetrasi ideologis dan budaya di bawah papan warna-warni borjuis bahkan lebih berbahaya daripada musuh yang mengambil senjata," tulis artikel itu melansir BBC pada Minggu (18/7/2021) .

Peringatan itu juga menekankan bahwa bahasa Korea berdasarkan dialek Pyongyang lebih unggul, dan bahwa kaum muda harus menggunakannya dengan benar.

Korea Utara baru-baru ini berusaha menghilangkan bahasa gaul Korea Selatan, misalnya seorang wanita memanggil suaminya "oppa", yang berarti "kakak laki-laki" tetapi sering digunakan untuk menyebut pacar.

Pengaruh asing dipandang sebagai ancaman bagi rezim komunis Korea Utara, dan itu adalah cengkeraman Pemimpin Tertinggi Kim Jong-un pada kekuasaan.

Dia baru-baru ini menyebut K-pop sebagai "kanker ganas" yang merusak kaum muda Korea Utara, menurut New York Times.

Siapapun yang terlibat aktif dengan media dari Korea Selatan, Amerika Serikat atau Jepang sekarang akan menghadapi hukuman mati.

Mereka yang tertangkap menontonnya menghadapi kamp penjara selama 15 tahun.

Namun terlepas dari risikonya, pengaruh asing terus meresap ke Korea Utara. Jaringan penyelundupan yang sangat canggih untuk membawa konten media terlarang dilaporkan terus beroperasi.

Beberapa pembelot Korea Utara bahkan mengaku menonton drama Korea Selatan memiliki peran besar dalam keputusan mereka untuk melarikan diri.

“Kim, yang dididik di Swiss, sangat menyadari bahwa K-pop atau budaya Barat dapat dengan mudah meresap ke generasi muda dan memiliki dampak negatif dan berdampak pada sistem sosialisnya," kata Yang Moo-jin, seorang profesor di Universitas Studi Korea Utara kepada Korea Herald.

"Dia tahu bahwa aspek budaya ini dapat membebani sistem. Jadi dengan menghapusnya, Kim mencoba mencegah masalah lebih lanjut di masa depan."