Lepaskan 2.000 Tahanan, Tindakan Militer Myanmar Dituding Cuma Rekayasa

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Myanmar membebaskan lebih dari 2.000 tahanan pada Rabu (30/6/2021).

Media lokal melaporkan, mereka yang dibebaskan antara lain wartawan dan lainnya, yang menurut militer Myanmar ditahan atas tuduhan penghasutan karena ikut serta dalam protes.

Pembebasan itu digambarkan oleh beberapa aktivis sebagai taktik oleh militer yang berkuasa untuk mengalihkan perhatian dari tindakan keras keamanan yang sedang berlangsung.

Militer Myanmar telah berada di bawah tekanan dari negara-negara Barat dan negara tetangga untuk membebaskan ribuan orang yang ditahan.

Penahanan telah dilakukan selama protes sejak kudeta militer Myanmar, yang menggulingkan pemerintah terpilih Peraih Nobel Aung San Suu Kyi terjadi pada 1 Februari.

Banyak penentang militer telah ditahan, beberapa dihukum, di bawah undang-undang yang mengkriminalisasi komentar yang dipandang dapat menyebabkan ketakutan atau menyebarkan berita palsu. Hukum itu memberikan ancaman hingga tiga tahun penjara.

Suu Kyi diadili antara lain untuk pelanggaran serupa, dan tetap dalam tahanan.

Juru bicara militer Zaw Min Tun mengatakan sebagian besar dari mereka yang dibebaskan telah didakwa dengan hasutan karena bergabung dengan protes.

"Sebanyak 2.296 orang telah dibebaskan. Mereka ambil bagian dalam protes tetapi tidak sebagai pemeran utama. Mereka tidak berpartisipasi dalam aksi kekerasan," katanya kepada situs berita Irrawaddy.

Reuters tidak dapat menghubungi Zaw Min Tun untuk komentar lebih lanjut.

Video yang diunggah di media sosial menunjukkan aliran sebagian besar tahanan muda turun dari bus dari penjara Insein era kolonial Yangon.

Mereka tersenyum, melambaikan tangan, dan merangkul anggota keluarga hingga menangis ketika mereka tiba.

Video lainnya menunjukkan deretan bus yang meninggalkan pintu belakang penjara. Penumpang bersandar di jendela dan melambai ke kerumunan kecil yang berkumpul di luar.

Militer berjuang untuk menegakkan ketertiban sejak mengambil alih kekuasaan, dengan protes harian di seluruh negeri dan pemogokan yang melumpuhkan.

Sementara itu, pemberontakan etnis yang melanda Myanmar selama beberapa dekade berkobar lagi. Warga sipil yang marah dengan gelombang penangkapan telah mengangkat senjata melawan pasukan keamanan.

Kepala penjara Insein Zaw Zaw sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa sekitar 700 orang akan dibebaskan, tanpa memberikan alasan. Dia tidak menanggapi panggilan berikutnya untuk meminta komentar.

Portal berita Myanmar Now mengatakan reporternya Kay Zon Nway dibebaskan setelah 124 hari didakwa dengan penghasutan.

"Seperti banyak tahanan politik lainnya, dia ditangkap secara tidak adil. Dia telah banyak menderita di penjara. Tapi hari ini, saya senang melihatnya lagi dengan semangat yang luar biasa," kata Swe Win, pemimpin redaksi Myanmar Now dalam sebuah teks pesan melansir CNN.

Irrawaddy mengatakan enam wartawan dibebaskan sama sekali.

MRTV yang dikelola negara tidak menyebutkan rilis tersebut dalam siaran berita malamnya.

Cuma rekayasa?

Negara-negara Barat telah menuntut para tahanan politik dibebaskan dan mengutuk pengambilalihan militer tersebut.

Tetangga Myanmar di ASEAN pada April meminta komitmen dari penguasa militernya untuk memulai dialog, mengakhiri kekerasan dan membebaskan tahanan.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Thailand, mengatakan pembebasan massal itu direkayasa untuk memberi kesan bahwa tindakan keras militer telah mereda.

"Peristiwa hari ini dimaksudkan untuk membuat seolah-olah ada relaksasi dalam penindasan junta. Ini tidak terjadi," katanya dalam sebuah pernyataan.

Lebih dari 5.200 orang ditahan, menurut AAPP.

Ia juga mengatakan 883 orang telah tewas, angka yang ditentang oleh pimpinan militer, yang menyalahkan kerusuhan pada "teroris" di antara pendukung partai Suu Kyi.

Reuters belum dapat mengkonfirmasi angka-angka tersebut.

Pada Selasa (29/6/2021), televisi Myawaddy yang dikelola tentara mengatakan pihak berwenang telah membatalkan dakwaan terhadap 24 selebriti dalam daftar orang yang dicari di bawah undang-undang anti-hasutan.

Salai Za Uk Ling dari Organisasi Hak Asasi Manusia Chin, sebuah kelompok dari negara bagian Chin, pusat oposisi terhadap pengambilalihan oleh militer, mengatakan pembebasan itu "sangat tidak berarti" dan dimaksudkan untuk menenangkan masyarakat internasional.

Dia mengatakan orang-orang masih ditangkap setiap hari di negara bagian Chin dan di tempat lain di Myanmar. Reuters tidak segera dapat mengkonfirmasi pernyataannya.

"Kami akan menghadapi masalah yang sama sampai mereka menghentikan penangkapan yang melanggar hukum," tambahnya.

"Orang-orang tidak akan merasa aman di rumah mereka."