NEW DELHI, KOMPAS.com - Polisi India mendatangi kantor Twitter untuk memberikan peringatan, setelah platform tersebut melabeli tweet politisi dari partai berkuasa, sebagai "media manipulasi".
Di tengah kasus Covid-19 di India yang menjadi sorotan dunia sejak April lalu, hubungan pemerintah India dan Twitter juga diwarnai ketegangan.
Pada awal tahun ini, Twitter telah membatalkan pemblokiran sejumlah akun, meski ada permintaan dari pihak berwenang.
Akun yang hendak diblokir itu terkait dengan protes petani India terhadap reformasi pertanian.
Pemerintah India mengklaim unggahan itu bertujuan untuk memicu kekerasan. Sedang Twitter, menyakini arahan itu tidak sejalan dengan hukum di India.
Terbaru, pada Selasa (25/5/2021), Twitter memberi label "media manipulasi" pada tweet juru bicara Partai Bharatiya Janata (BJP) Sambit Patra.
Melansir The Guardian pada Selasa (25/5/2021), Patra membagikan sebuah dokumen yang diduga menunjukkan rencana induk Kongres dari partai oposisi, untuk membandingkan upaya BJP dalam memerangi pandemi Covid-19.
Kongres mengunggah tweet bahwa mereka telah mengirim surat ke markas Twitter di AS, yang menyerukan akun Patra serta beberapa perwakilan BJP lainnya untuk ditangguhkan secara permanen.
Partai oposisi mengatakan dokumen yang dibagikan Patra itu palsu.
Kepolisian Delhi mengkonfirmasi kedatangannya ke kantor Twitter, tapi hanya mengatakan bahwa itu adalah bagian dari "proses rutin".
Kali ini, tujuan kunjungan mereka adalah untuk menyampaikan pemberitahuan tentang tweet politisi PJB.
"Polisi Delhi sedang menyelidiki pengaduan, di mana Twitter diminta memberikan klarifikasi mengenai tweet Sambit Patra sebagai 'manipulatif'," kata polisi.
"Tampaknya Twitter memiliki beberapa informasi yang tidak kami ketahui atas dasar mereka mengklasifikasikannya seperti itu. Informasi ini relevan dengan penyelidikan," imbuhnya.
Seorang juru bicara Twitter mengatakan kepada AFP bahwa tidak ada komentar tentang kunjungan polisi ke kantornya.
Di bawah aturan Twitter, menerapkan tag "media manipulasi" pada unggahan "jika itu termasuk" media (video, audio, dan gambar) yang telah diubah atau dibuat-buat".
Twitter memiliki sekitar 17,5 juta pengguna di India.
Sebuah organisasi pemeriksa fakta terkemuka, AltNews, mengatakan telah menganalisis dokumen dan mengklaim bahwa beberapa dokumen dibuat dengan kop surat palsu.
Perdana Menteri India Narendra Modi dan BJP telah dikritik karena respons yang lambat terhadap gelombang kedua Covid-19.
Namun, Modi sempat menyatakan kemenangan atas penanganan virus corona pada awal tahun ini.
BJP membalas kritikan dengan menyalahkan pemerintah negara bagian di India dan lainnya karena mengabaikan peringatan berulang dari Modi tentang gelombang kedua.
India berada dalam gelombang tinggi Covid-19. Negara telah melaporkan lebih dari 26,7 juta infeksi virus corona dan lebih dari 300.000 kematian, menurut data Kementerian Kesehatan.
Namun, para ahli memperingatkan bahwa jumlah kematian sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi, karena banyak kematian tidak tercatat secara resmi.
https://www.kompas.com/global/read/2021/05/25/143739470/polisi-india-datangi-kantor-twitter-setelah-cuitan-politisi-dilabeli