Macron Puji Piagam Muslim Perancis untuk Lawan Ekstremisme

PARIS, KOMPAS.com - Presiden Perancis Emmanuel Macron memuji para pemimpin Muslim pada Senin (18/1/2021) setelah mereka menyetujui "Piagam Prinsip" yang ditujukan untuk memerangi ekstremisme.

Melansir kantor berita AFP, piagam itu bertujuan untuk memerangi sektarianisme dan ajaran radikal yang disalahkan atas rentetan serangan ekstremis di Perancis dalam beberapa tahun terakhir.

Piagam itu menawarkan klarifikasi tentang bagaimana komunitas Muslim terorganisir, ungkap Macron usai pertemuannya dengan perwakilan Dewan Kepercayaan Muslim Perancis (CFCM).

Piagam tersebut juga memberi kerangka kerja bagi Dewan Nasional Imam yang baru yang bertanggung jawab atas pemilihan para imam yang akan berdakwah di negara tersebut.

"Ini adalah komitmen yang jelas, tegas, dan tepat untuk mendukung republik," ujar Macron saat memuji teks yang fundamental tentang hubungan antara Perancis dengan komunitas Islam.

Macron telah mendesak dewan untuk bertindak melawan "politik Islam" pada November setelah pembunuhan Samuel Paty, seorang guru yang dipenggal kepalanya di luar sekolah karena memperlihatkan kartun kontroversial Nabi Muhammad sebagai bagian dari pelajaran kebebasan berekspresi.

Serangan itu memicu tindakan keras terhadap masjid-masjid ekstremis dan asosiasi Muslim, bersama dengan pembelaan kuat terhadap sekularisme Perancis yang dipandang semakin terancam oleh ajaran-ajaran yang radikal.

Apa isi piagam itu?

10 poin baru dalam piagam itu menyatakan dengan jelas bahwa prinsip-prinsip keimanan Muslim sangat sesuai dengan prinsip-prinsip republik Perancis, ungkap pemimpin CFCM Mohammed Moussaoui.

Kesepakatan itu dibuat pada Sabtu (16/1/2021) dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin setelah berminggu-minggu mendapat perlawanan dari beberapa anggota CFCM.

Para anggota itu keberatan dengan 'restrukturisasi' Islam agar dapat sesuai dengan hukum dan nilai-nilai Perancis.

Moussaoui mengatakan kedelapan federasi CFCM, yang mewakili berbagai kelompok Islam, menyetujui piagam tersebut.

Akan tetapi tiga perwakilan belum menandatangani kesepakatan tersebut karena "mereka membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk menjelaskan apa artinya bagi pengikut mereka," kata seorang pejabat Elysee.

Piagam tersebut menolak "menginstrumentalisasi" Islam untuk tujuan politik dan menegaskan kesetaraan antara pria dan wanita, sekaligus mengecam praktik-praktik seperti sunat perempuan, kawin paksa dan "sertifikat keperawanan" untuk pengantin wanita.

"Tidak ada keyakinan agama apapun yang dapat digunakan sebagai pengecualian dari kewajiban warga negara," ungkap piagam tersebut.

Piagam itu juga secara eksplisit menolak rasisme dan anti-Semitisme, dan memperingatkan bahwa masjid "tidak diciptakan untuk menyebarkan pidato nasionalis yang membela rezim asing."

Macron juga mengatakan bahwa pihak berwenang berencana untuk mengusir sekitar 300 imam di Perancis yang dikirim untuk mengajar dari Turki, Maroko, dan Aljazair.

Kesepakatan piagam itu muncul ketika komisi parlemen mulai berdebat pada Senin atas Undang-Undang baru untuk memerangi radikalisme yang "merusak".

Mereka juga melakukan langkah-langkah untuk memastikan pemisahan ketat antara rumah ibadah dan negara di ruang publik Perancis.

Undang-undang tersebut akan memperketat aturan tentang berbagai masalah mulai dari pendidikan berbasis agama hingga poligami, meskipun Macron bersikeras tujuannya adalah untuk melindungi semua warga negara Perancis tanpa menstigmatisasi sekitar empat hingga lima juta Muslim di negara itu, jumlah terbesar di Eropa.