Politisi Partai Republik Mulai Berbalik Hendak Memakzulkan Trump

Anggota paling senior ketiga Republikan di DPR AS, Liz Cheney, menyatakan dia akan mendukung resolusi pemakzulan presiden.

Dukungan itu dia sampaikan buntut kerusuhan yang terjadi di Gedung Capitol, Washington DC, pada 6 Januari lalu.

Kubu Demokrat menggunakan pasal pemberontakan, di mana Trump dianggap mendukung suporternya untuk berbuat onar.

Akibatnya, lima orang tewas dalam insiden itu. Trump mengeklaim dirinya tidak bersalah dalam pidatonya sesaat sebelum kerusuhan terjadi.

Jika artikel impeachment itu disahkan oleh DPR AS, dia bakal menjadi presiden pertama dalam sejarah yang dimakzulkan dua kali.

Apa yang dikatakan Republikan?

Liz Cheney, putri mantan Wakil Presiden Dick Cheney (2001-2009), menegaskan dia akan mendukung artikel pemakzulan Trump.

Ini adalah kali pertama pemimpin partai presiden yang tengah berkuasa mengambil langkah setegas itu sejak Presiden Richard Nixon.

"Belum pernah terjadi sebelumnya, presiden mengkhianati jabatannya dan sumpah untuk melindungi konstitusi," geram Cheney.

Anggota DPR AS dari Wyoming itu berujar, si presiden dengan sukarela memanggil, mengumpulkan, dan menyuruh pendukungnya melakukan kerusakan.

Selain Cheney, dua anggota Partai Republik lain, John Katko dan Adam Kinzinger, juga menekankan mereka akan mendukung Trump dimakzulkan.

Pemimpin Minoritas DPR AS Kevin McCarthy, memutuskan untuk tidak berusaha membujuk sesama pimpinan agar mendukung langkahnya.

Padahal, McCarthy dikenal sebagai sekutu sang presiden, dan sudah terang-terangan menentang usaha pemakzulan.

New York Times melaporkan, Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell dikutip orang kepercayaannya senang dengan langkah Demokrat itu.

Sebab, diamd-diam McConnell ternyata juga ingin menyingkirkan presiden 74 tahun itu dari Republik, dilansir BBC Rabu (13/1/2021).

Pada Selasa (12/1/2021), politisi Republikan Brian Fitzpatrick dari Pennsylvania mengeluarkan resolusi untuk mengecam presiden.

Resolusi itu menekankan bagaimana Trump dengan ilegal berusaha membalikkan hasil Pilpres AS di 3 November 2020.

Selain itu, presiden ke-45 AS tersebut disebut sudah membahayakan cabang pemerintahan yang setara dalam Konstitusi AS.