Tolak Penerapan Lockdown, 150 Demonstran Ditahan Polisi

LONDON, KOMPAS.com – Kepolisian Inggris menangkap 150 orang yang mengelar unjuk rasa menentang kebijakan lockdown pada Sabtu (28/11/2020).

Penangkapan tersebut merupakan upaya kepolisian untuk menekan protes anti-lockdown di London, Inggris, di tengah tensi yang terus meningkat saat penerapan lockdown di Inggris.

Kepolisian Metropolitan London mengatakan orang-orang yang ditangkap tersebut adalah mereka yang melanggar aturan pencegahan penyebaran virus corona, menyerang polisi, dan penyalahgunaan narkoba.

Penerapan lockdown di Inggris, yang melarang pertemuan massal, dijadwalkan berakhir pada 2 Desember sebagaimana dilansir dari New York Times, Minggu (29/11/2020).

Petugas polisi berbaris di beberapa jalan di distrik perbelanjaan West End dan menghadapi pengunjuk rasa di St James Park, kantor berita Reuters melaporkan.

Pengunjuk rasa anti-lockdown bergabung dengan kelompok-kelompok yang berdemonstrasi menentang vaksin Covid-19.

Para pengunjuk rasa berbaris di sepanjang jalan Oxford dan Regent. Mereka mengabaikan peringatan untuk membubarkan diri.

Malah, bentrok antara polisi dan pengunjuk rasa pecah ketika botol dan bom asap dilemparkan, Associated Press melaporkan.

Meskipun penerapan lockdown dicabut beberapa hari lagi, pemerintah mengeluakan seperangkat aturan baru pada Kamis (26/11/2020).

Peraturan baru tersebut akan membagi Inggris menjadi tiga tingkatan pembatasan untuk menekan penyebaran virus corona.

Itu berarti akses ke bar dan restoran akan berbeda secara signifikan dari satu tempat ke tempat lain tergantung pada tingkatan yang ditetapkan pemerintah.

Pada tingkatan pembatasan teratas, pemerintah melarang orang-orang untuk mendatangi bar dan pub.

Kendati demikian, meski di suatu wilayah diterapkan tingkatan pembatasan teratas, sejumlah tempat vital seperti toko, pusat kebugaran, dan salon rambut diizinkan untuk dibuka kembali.

Selain itu, ritual keagamaan, acara pernikahan, dan olahraga di luar ruangan juga masih diizinkan.

Berbelanja untuk kebutuhan perayaan Natal juga masih diperbolehkan.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga mengumumkan rencananya untuk melonggarkan aturan yang memungkinkan hingga tiga rumah tangga dapat berkumpul bersama pada 22-27 Desember untuk merayakan Natal.

Tetapi para ahli kesehatan memperingatkan bahwa rencana tersebut kemungkinan akan memicu peningkatan kasus Covid-19.

Di sisi lain, hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa warga Inggris mendukung tindakan pembatasan yang keras dan lebih memilih untuk memprioritaskan kesehatan daripada ekonomi.