Akses Informasi Intelijen yang Penting untuk Biden Ditunda oleh Trump

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Meski Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menolak transisi pemerintahan dan akses intelijen, makin banyak sekutunya menyerukan agar Presiden AS terpilih Joe Biden memiliki akses ke informasi pengarahan intelijen.

Dilaporkan Associated Press (AP) pada Jumat (13/11/2020), Senator Texas, John Cornyn, anggota komite intelijen Senat mengatakan pada Kamis (12/11/2020), "Saya hanya tidak mau pembenaran apapun untuk menunda pengarahan."

Sekutu Trump lain, senator terlama dari Partai Republik dari Iowa, Chuck Grassley juga mengatakan tidak ada masalah dengan pengarahan intelijen untuk Biden, "Saya tidak melihat ada masalah dengan itu," ujarnya.

Ketua Komite Kehakiman Senat, Lindsey Graham, salah satu orang kepercayaan dan terdekat Trump juga mengiyakan ketika ditanya apakah Biden harus diberi pengarahan.

Senat Partai Republik sepakat Biden perlu menerima informasi keamanan nasional rahasia bahkan ketika mereka menolak mengakui kemenangan Demokrat dalam pemilihan presiden, berdasarkan klaim Trump yang menuduh adanya kecurangan.

“Pada titik ini setidaknya, saya pikir dia harus mendapatkan pengarahan intelijen," ujar Senator Missouri, Josh Hawley.

“Pengarahan yang dia dapatkan sebagai kandidat harus dilanjutkan. Saya pikir dia harus terus mendapatkan apa yang dia dapatkan lalu mari kita lanjutkan dengan resolusi pada beberapa perselisihan ini.”

Senator James Lankford mengatakan, "Kedua belah pihak perlu memiliki akses ke informasi [intelijen] karena kami tidak tahu siapa presiden yang akan datang, jadi biarkan bagian dari proses ini terus berlanjut demi keamanan nasional."

Lankford mengatakan dia akan menekan birokrasi administrasi pemerintahan Trump untuk melanjutkan proses transisi sehingga Biden dapat memahami isu-isu rahasia.

Dia mengatakan pada Rabu bahwa dia akan ikut andil jika transisi tidak berjalan lancar.

Untuk saat ini, pejabat Direktur Intelijen Nasional, John Ratcliffe, sekutu setia Trump, mengatakan pihaknya tidak dapat memulai pembicaraan dengan tim transisi Biden sampai pemerintahan Trump memulai proses transisi tersebut.

Tetapi faktanya, pemerintahan Trump menunda proses itu.

Pejabat Ratcliffe, yang mengawasi lebih dari puluhan badan intelijen AS, mengatakan bahwa Trump harus mengikuti Undang-Undang Transisi Presiden, yang mewajibkan Administrasi Layanan Umum untuk terlebih dahulu memastikan pemenang pemilihan.

Administrator General Service Administration (GSA) yang mengurus transisi pemerintahan, Emily Murphy, yang ditunjuk oleh Trump, belum secara resmi menunjuk Biden sebagai presiden terpilih.

Badan-badan intelijen telah memberikan pengarahan intelijen umum (tidak termasuk informasi tentang operasi, sumber serta metode rahasia) untuk calon presiden AS sejak tahun 1952.

Sementara polemik itu berkecamuk, Biden tidak terlalu menganggap itu sebagai masalah besar. Biden tampak 'santai' dengan penundaan aksesnya ke informasi intelijen.

"Lihat, akses ke informasi rahasia itu berguna. Tapi saya tidak dalam posisi membuat keputusan itu," ujar Biden pada Selasa.

"Seperti yang saya katakan, satu presiden dalam satu waktu. Dia [Trump] akan menjadi presiden sampai 20 Januari. Senang memang [punya akses ke intelijen] itu, tapi itu tidak genting."

Sebagai mantan wakil presiden AS era Barack Obama, Biden tentu akrab dengan Brief Harian Presiden, dokumen intelijen paling sensitif yang disiapkan untuk para pejabat AS selama 8 tahun sebagai wakil presiden.

Namun, dengan ancaman yang terus berubah dan jelang Hari Pelantikan Biden, kebutuhan Biden untuk mendapatkan informasi rahasia akan jadi lebih penting.

Pakar keamanan dan intelijen nasional mengatakan mereka berharap Trump mau berubah pikiran karena presiden terpilih perlu sepenuhnya siap menghadapi masalah keamanan nasional apapun pada hari pertama menjabat.

Musuh AS dapat memanfaatkan negara itu selama transisi kepresidenan Amerika dan masalah-masalah utama luar negeri akan menjadi beban bagi Biden ketika dia masuk ke Gedung Oval pada Januari 2021.