Terungkap, Tim Kampanye Trump Halangi Pemilih Kulit Hitam di Pilpres AS 2016

Tudingan itu muncul setelah jurnalis investigasi asal kanal Inggris Channel 4 News membeberkan temuannya pada Senin (28/9/2020).

Kanal itu melaporkan, wartawan mereka menemukan sebuah file empat tahun lalu. Berisi 200 juta pemilih AS yang dimasukkan ke dalam berbagai kategori.

Di antara kategori itu, terdapat kelompok "pencegahan", berisi 3,5 juta pemilih kulit hitam AS. Mencegah mereka untuk memberikan suaranya di Pilpres AS 2016.

Berdasarkan laporan Channel 4, warga Afrika-Amerika yang sebagian besar adalah loyalis Partai Demokrat paling ditargetkan di antara kelompok lain.

Di Negara Bagian Georgia, misalnya. Warga kulit hitam di kategori "pencegahan" sebesar 61 persen, di mana berdasarkan total populasi mereka hanya 32 persen.

"Ini adalah sebuah strategi yang membuat suarat warga Afrika-Amerika di negara bagian kunci seperti Wisconsin remuk," jelas laporan itu.

Dampaknya? Sudah bisa diprediksi. Trump pun menang atas rivalnya Hillary Clinton dan menjadi presiden ke-45 dalam sejarah AS.

Termasuk di dalam tim kampanye digital presiden adalah perusahaan Inggris bernama Cambridge Analytica, seperti dikutip AFP.

Perusahaan tersebut dituding mengumpulkan dan menggunakan data pribadi dari Facebook tanpa seizin pengguna demi kepentingan politik.

Brad Parscale, direktur digital pada tim kampanye Trump di 2016 bersikeras bahwa mereka tidak menargetkan pemilih dari kulit hitam.

"Saya bisa mengatakan saya yakin hampir 100 persen kampanye kami tak menyasar siapa pun. Termasuk Afrika-Amerika," ujar dia kepada PBS Frontline.

Tetapi Channel 4 menuturkan, mereka mendapatkan dokumen rahasia di mana Cambridge Analytica sendiri yang mengakui lembaran itu menyasar Afrika-Amerika.

Laporan tersebut juga menerangkan, mereka menggunakan metode publisititas negatif untuk memastikan orang tak memilih Hillary Clinton.

Dalam kampanye mereka, Hillary digambarkan dalam video menyebut kalangan generasi muda kulit hitam sebagai "predator super", dan ditonton hingga jutaan kali.

"Hal yang mengejutkan dan menjelaskan bahwa ada sebuah tindakan penindasan," kata Jamal Watkins, dari organisasi hak sipil AS NAACP.

Dia berujar begitu terkejut karena ada yang berani menggunakan data untuk mencegah kelompok tertentu untuk memberikan suaranya.

"Ini jelas merupakan bentuk penyimpangan demokrasi," beber Watkins.