Resmi, Mustapha Adib Jadi Perdana Menteri Lebanon yang Baru

BEIRUT, KOMPAS.com - Mustapha Adib resmi menjadi Perdana Menteri Lebanon pada Senin (31/8/2020) setelah memenangi pemilihan.

Abid mendulang 90 suara dari 120 suara dalam parlemen untuk mengklaim jabatan perdana menteri.

Pemungutan suara diadakan di istana presiden di Baabda, Beirut, sebagaimana dilansir dari Yeni Safak.

Dalam konferensi pers pertamanya sebagai perdana menteri, mantan Duta Besar (Dubes) Lebanon untuk Jerman itu mengajak seluruh rakyat Lebanon untuk memulihkan negara tersebut.

"Tidak ada waktu untuk kata-kata, janji, dan keinginan, tetapi untuk bekerja sama dengan semua orang demi pemulihan negara kita karena perhatian besar bagi semua (rakyat) Lebanon," kata Adib.

Dia menambahkan akan membentuk pemerintahan yang berisi orang-orang berkompeten untuk menangani Lebanon yang sedang dilanda krisis.

Adib berasal dari kota Tripoli, Lebanon utara. Dia merupakan doktor hukum dan ilmu politik.

Pada 2000, dia menjabat sebagai penasihat dan direktur di kantor Perdana Menteri Najib Mikati sampai ia diangkat menjadi Dubes Lebanon untuk Jerman pada Juli 2013.

Pada Minggu (30/8/2020), sejumlah mantan perdana menteri seperti Mikati, Tamam Salam, Saad Hariri, dan Fouad Siniora, mengumumkan pencalonan Adib sebagai perdana menteri berikutnya.

Dukungan dari para mantan perdana menteri tersebut membuatnya menjadi favorit.

Enam hari setelah ledakan besar mengoyak kota Beirut, Hassan Diab mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri pada 10 Agustus.

Ledakan besar di pelabuhan itu disebabkan oleh timbunan 2.750 ton amonium nitrat yang disimpan di gudang.

Bencana itu menewaskan lebih dari 170 orang dan melukai lebih dari 6.000 jiwa.

Ledakan itu meratakan bangunan di sekitarnya dan menyebabkan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal.

Ledakan itu terjadi pada ketika Lebanon menghadapi krisis keuangan yang parah seiring dengan pandemi virus corona.

Pada 11 Februari, pemerintahan Diab menggantikan pemerintahan Saad Hariri.

Hariri mengundurkan diri pada Oktober 2019, menyusul protes rakyat yang mengajukan tuntutan perbaikan ekonomi dan politik.