AS Sita Rambut, Diduga Hasil Korban Kerja Paksa Etnis Minoritas China

Kiriman tersebut diyakini diproduksi oleh korban kerja paksa etnis minoritas yang ditahan di kamp kerja paksa di Provinsi Xinjiang, China Barat.

"Produksi barang tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sangat serius," ujar Asisten Komisaris Eksekutif untuk Perdagangan Patroli Bea Cukai dan Perbatasan (CBP) Brenda Smith, dilansir Radio Free Europe, Rabu (1/7/2020).

Produk-produk tersebut merupakan bagian dari paket senilai 800.000 dollar AS, atau senilai Rp 11,5 miliar dari Lop County Meixin Hair Product Company.

CBP memerintahkan agar barang-barang dari perusahaan itu ditahan dengan alasan penggunaan penjara dan kerja paksa, termasuk anak-anak.

Smith menambahkan perintah penahanan, tertanggal 17 Juni, dimaksudkan untuk mengirim pesan ke semua entitas.

Pesan tersebut berupa "bahwa praktik ilegal dan tidak manusiawi tidak akan ditoleransi dalam rantai pasokan AS".

Lop County Meixin merupakan pengekspor rambut manusia dari Xinjiang yang ketiga yang masuk daftar hitam beberapa bulan terakhir karena terindikasi melaksanakan kerja paksa.

Beijing menghadapi kecaman karena menempatkan lebih dari 1 juta Uighur dan anggota kelompok etnis minoritas di Xinjiang ke kamp konsentrasi sejak awal 2017.

China berdalih kamp-kamp tersebut merupakan pusat pendidikan dan pelatihan untuk memerangi terorisme dan ekstremisme.

CBP mengatakan penting bagi semua importer AS untuk mengonfirmasi rantai pasokan mereka terbebas dari aksi kerja paksa.

Pengumuman itu dikeluarkan saat Departemen Negara, Perdagangan, Perbendaharaan, dan Keamanan AS memeringatkan pelaku bisnis untuk berhati-hati dalam mengimpor barang.

Terutama impor barang dari rantai pasokan yang melibatkan kerja paksa atau penjara di Xinjiang dan tempat lain di China.

Departemen tersebut juga memeringatkan perusahaan agar tidak memasok alat-alat pengintai kepada pihak berwenang di Xinjiang.

Atau membantu pembangunan fasilitas yang digunakan dalam penahanan massal bagi etnis Uighur dan kaum minoritas lain di Xinjiang.

Sebuah laporan yang diterbitkan oleh pakar China Adrian Zenz mengatakan China memaksa perempuan untuk disterilisasi atau menggunakan alat kontrasepsi sebagai cara membatasi populasi Uighur dan etnis minoritas lain.

Laporan itu juga mengatakan kebijakan China tersebut bisa dianggap sebagai "genisoda demografi gerak lambat".