Meramaikan Perpustakaan Sekolah

BULAN Oktober baru saja berlalu. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Oktober adalah Bulan Perpustakaan Sekolah Sedunia (International School Libraries Month).

Yang menetapkan adalah International Association of School Librarianship (IASL) pada tahun 2007. Sebelumnya, 18 Oktober ditetapkan sebagai Hari Perpustakaan Sekolah Sedunia sejak tahun 1999.

Setahu saya, tidak ada acara nasional untuk menyambut Bulan atau Hari Perpustakaan Sekolah Sedunia tersebut.

Saya tidak mendengar Menteri Pendidikan berpidato dengan tema perpustakaan sekolah. Saya juga tidak menyaksikan tayangan Presiden Jokowi berada di suatu perpustakaan sekolah, memilih-milih buku, membacanya sejenak, kemudian memberi petuah kepada murid-murid, lalu ditutup dengan acara kuis seperti biasa.

Dengan menyatakan itu, maksud saya sebenarnya adalah untuk menghimbau agar perpustakaan sekolah mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat.

Tidak perlu disebutkan lagi bahwa perpustakaan sekolah membekali generasi muda belia dengan keterampilan membaca, memahami, dan mengapresiasi berbagai aspek kehidupan.

Perpustakaan sekolah juga mendidik murid untuk disiplin dan bertanggung-jawab, dengan mengembalikan buku sebelum batas waktu pinjam dan menjaga kebersihan buku agar bisa dibaca lagi oleh orang lain.

Saya yakin tidak ada yang menolak pendapat bahwa peradaban bangsa dibentuk oleh pengetahuan, dan perkembangan pengetahuan difasilitasi oleh perpustakaan sebagai bagian penting dari proses pendidikan.

Maka keberadaan perpustakaan di setiap sekolah menjadi suatu keharusan. Namun apa yang terjadi di negeri ini, tidaklah demikian adanya.

Tidak semua sekolah

Dari 148.673 sekolah dasar (SD) negeri dan swasta di Indonesia saat ini, lebih dari 50.341 sekolah belum memiliki perpustakaan.

Itupun hanya 13.927 perpustakaan yang kondisinya baik, selebihnya rusak ringan, sedang, dan berat (Kompas.id, 27/9/2022).

Ini berarti sekitar 90 persen lebih SD tidak memiliki ruang perpustakaan beserta isinya yang layak guna. Keadaan perpustakaan sekolah tingkat SMP dan SMA mungkin sedikit lebih baik.

Bagi pemerintah, membangun perpustakaan untuk semua sekolah, khususnya tingkat SD, yang belum memiliki atau memperbaiki perpustakaan yang rusak tentunya bukan masalah besar.

Anggaran pendidikan setiap tahun dipatok minimal 20 persen dari total anggaran belanja nasional dan daerah. Masalahnya, seberapa besar perpustakaan sekolah dianggap sebagai prioritas?

Dapat diduga bahwa kendala pengembangan perpustakaan SD adalah karena ada pos belanja lain yang lebih prioritas, seperti honorarium guru yang belum terbayarkan di samping rendah, kegiatan belajar-mengajar yang perlu biaya besar, kurangnya ruang kelas untuk menampung murid baru, bangku belajar yang sudah rusak, dsb.

Bagaimanapun, perpustakaan sekolah seharusnya mendapat prioritas yang cukup tinggi. Jika anggaran daerah terbatas, maka perlu ada upaya lain untuk menyediakan perpustakaan di setiap sekolah.

Salah satu upaya adalah mendorong masyarakat untuk ikut serta membangun perpustakaan, karena masyarakat memiliki modal sosial yang besar.

Dengan pendekatan yang tepat, modal sosial itu dapat diarahkan untuk membangun perpustakaan sekolah, di mana pun.

Taman Bacaan Pelangi (TBP, bukan singkatan resmi) adalah contoh bahwa prakarsa masyarakat dapat mengisi kekurangan anggaran pemerintah.

TBP yang dimotori oleh pesohor Nila Tanzil, menggandeng berbagai pihak untuk membangun dan mengelola perpustakaan sekolah.

TBP telah mendirikan 205 perpustakaan ramah anak yang tersebar di 19 pulau di Indonesia timur. Tiap perpustakaan minimal mendapat 1.250 buku bacaan anak. Di samping itu, TBP melatih guru-guru untuk mengelola perpustakaan.

Taman Bacaan Pelangi tentu tidak unik, walau termasuk yang cukup menonjol. Ada banyak upaya yang dilakukan perorangan atau organisasi masyarakat, termasuk dunia usaha, untuk ikut membangun perpustakaan, dari yang sederhana hingga yang permanen.

Namun, kebutuhan yang ada jauh lebih besar dari apa yang sudah dilakukan saat ini.

Pemerintah pusat dan daerah tentu perlu menambah alokasi anggaran untuk perpustakaan di sekolah-sekolah yang membutuhkan.

Termasuk dalam anggaran itu adalah dana untuk pengadaan buku, komputer dan sambungan internet. Untuk itu standar perpustakaan sekolah mestinya telah ada dan perlu dijadikan pegangan untuk membangun dan merenovasi.

Untuk memperbanyak koleksi buku, setiap sekolah dapat meminta sumbangan buku dari para alumni masing-masing sekolah.

Adakah alumni yang keberatan untuk menyumbang buku untuk sekolah yang telah menjadikannya orang yang relatif cukup mapan? Saya rasa tidak ada, namun itu perlu usaha ekstra yang belum tentu mudah.

Jika tidak ingin membaca lagi Laporan Programme for International Student Assessment (PISA) bahwa Indonesia masih tetap menempati posisi paling belakang di antara seratusan lebih negara dalam kemampuan membaca anak-anak, maka salah satu solusi adalah menyediakan perpustakaan sekolah yang nyaman dan mengisinya dengan buku-buku cetak dan digital yang memadai.

Tugas kita adalah ikut menjadikan setiap perpustakaan sekolah di negeri ini lebih ramai dengan anak-anak yang membaca, mencari informasi di internet, berdiskusi, atau menyelesaikan soal bersama.

Itu semua demi masa depan bangsa dan negara yang lebih baik.