Komisi X DPR: Kurikulum Pendidikan Perlu Dikaji Lebih Mendalam

KOMPAS.com - Seharusnya, kurikulum pendidikan dapat menyesuaikan dengan situasi globalisasi. Terlebih untuk kurikulum pendidikan di negara Indonesia.

Menurut Anggota Komisi X DPR RI Adriana Charlotte Dondokambey, kurikulum pendidikan yang dibentuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) masih perlu dimatangkan dan dikaji lebih mendalam.

Ia menilai, setiap pergantian Mendikbud, kerap muncul kurikulum baru dan kurikulum itu harus menyesuaikan dengan situasi globalisasi.

Baca juga: Komisi X DPR: Sisdiknas Harus Akomodasi Bonus Demografi

Sementara dengan luasnya wilayah Indonesia, termasuk masih adanya kekurangan dan ketertinggalan teknologi maupun fasilitas di sejumlah daerah, maka masih perlu adanya perhatian dari pemerintah.

Dikatakan, pendidikan merupakan hal yang sangat diperlukan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Terlebih, informasi dari Perpustakaan Nasional RI yang menyebut bahwa sekitar 4 persen masyarakat masih ada yang buta huruf dan belum bisa membaca.

"Oleh karena itu untuk masyarakat-masyarakat di daerah tertinggal, 3T itu perlu kita kembangkan pendidikannya," ujarnya dikutip dari laman DPR RI, Senin (11/4/2022).

Tak hanya itu saja, pendidikan juga harus disetarakan dengan masyarakat yang ada di daerah perkotaan.

Baca juga: Terkait Permasalahan Honorer, Komisi X: DPR Perlu Rapat Gabungan

Terkait permasalahan guru, Adriana memastikan Komisi X DPR RI sudah beberapa kali mengusulkan kepada Kemendikbud Ristek bahwa bagi guru honorer yang sudah melakukan beberapa kali tes, dan menurut Mendikbud Ristek jika tes terakhir sudah memperlihatkan prestasi, kemudian tidak akan dites lagi.

"Saya mendengar ada guru honorer sudah 20 sampai 30 tahun mengabdi tetapi sampai saat ini mereka juga belum diangkat menjadi PNS/ASN. Sudah tes berapa kali, kata Kadis Pendidikan sudah 5 kali tes tetapi belum juga diangkat," ungkapnya.

Menurut dia, kendalanya itu bukan hanya miskomunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tetapi, itu harus menyesuaikan dengan anggaran yang dialokasikan Kementerian Keuangan.

Meski hanya seribu calon guru, tapi harus berimbang dengan keuangan negara.

"Jadi Menteri Keuangan juga harus berkoordinasi bersama dengan Menteri Pendidikan untuk mengatasi akan rencana rekrutmen satu juta guru itu," tuturnya.

"Karena kan biaya APBN, dan bukan untuk dibebankan ke pemerintah kabupaten/kota. Komunikasi itu perlu ada, koordinasi itu harus ada antara kabupaten, provinsi dengan Kementerian Keuangan juga," imbuhnya.

Karenanya, Komisi X DPR RI akan mendorong pemerintah agar program rekrutmen guru harus terselesaikan sesuai dengan program pemerintah.

Selain itu, Komisi X DPR RI mendorong terus agar program-program yang belum tercapai itu harus segera dilaksanakan.

Termasuk menurut dia adalah berbagai masukan dari kepala-kepala dinas, dari wali kota sangat baik untuk pihaknya. D

Baca juga: Komisi X DPR: Mahasiswa S3 Sulit Lulus karena Rezim Indeks Scopus

"Dan itu akan kami sampaikan nanti di pertemuan Komisi X dan akan disampaikan juga ke Kementerian Pendidikan," tandasnya.