Bicara Depan Mahasiswa, KPK: Cetak Orang Jujur Itu Sulit

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron menyampaikan kuliah umum soal pendidikan anti korupsi dalam rangka kegiatan KPK Goes to Campus pada Selasa (4/5/2021).

Pada kesempatan itu, dia menegaskan pentingnya perilaku budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa.

Baca juga: Pakar UGM: 5 Bahaya Pemakaian Kawat Gigi Terlalu Lama

Namun begitu, pendidikan antikorupsi tidak hanya diajarkan di kampus saja, namun juga diterapkan di lingkungan keluarga hingga masyarakat.

"Percuma jika pendidikan antikorupsi diajarkan di kampus, namun di tingkat pelayanan publik masih ada korupsi misal saat bikin SIM mereka harus melakukan suap," ucap Ghufron melansir laman UGM, Rabu (5/5/2021).

Menurut dia, pendidikan antikorupsi perlu diajarkan mulai pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi.

Bahkan di tingkat pelayanan publik dan masyarakat selalu mengedepankan sikap kejujuran dan menjaga integritas.

Integritas itu, sebut dia, sangat langka saat ini. Karena, banyak orientasi mahasiswa sebagai calon alumni dan profesional yang mengedepankan kesenangan semata.

"Tantangan kita bagaimana mencetak orang jujur itu sulit, buatnya sulit dan diperbaikinya sulit, karenanya calon alumni harus memiliki integritas," tegas dia.

Dia berpandangan, sudah saatnya para calon alumni perguruan tinggi untuk berpikir mendedikasikan dirinya bagi masyarakat dan tidak lagi hanya berorientasi mencari kesenangan diri semata.

Baca juga: Dosen UGM: Konten YouTube Ancam Dunia Televisi

"Jika semua ingin mendedikasikan ke publik maka perilaku mencuri hak orang lain atau publik tidak akan terjadi," ungkap dia.

Indeks persepsi korupsi turun

Ghufron juga menyampaikan, data indeks persepsi korupsi terhadap proses pemberantasan korupsi Indonesia kembali menurun, dari sebelumnya mendapat skor 40 di tahun 2019 menurun jadi 37.

"Sehingga posisi Indonesia melorot di rangking ke-102 dari sebelumnya berada di posisi 85 dari 180 negara," jelas dia.

Penyebab turunnya indeks persepsi korupsi ini, lanjut Ghufron, disebabkan masih marak perilaku korupsi di sektor dunia usaha dan politik.

Dia menyebutkan, kemudahan usaha di Indonesia masih membutuhkan suap. Meski sudah ada layanan satu pintu, ternyata tidak cukup hanya berkas saja sebagai syarat.

"Lalu, di sektor politik mulai dari pileg, pilpres dan pilkada, publik menganggap politik uang masih masif terjadi. Di politik masih penuh dengan suap," tutur dia.

Pada kesempatan yang sama, Rektor UGM, Panut Mulyono menambahkan, pendidikan budaya antikorupsi perlu ditanamkan di kalangan generasi muda.

Sebab, di tangan pemuda ini sebagai pemegang estafet kepemimpinan Indonesia di masa depan.

Baca juga: Calon Mahasiswa, UIN Jakarta Buka Seleksi Mandiri Mulai 10 Mei

"Budaya jujur dan tidak mau mengambil yang bukan haknya perlu menjadi karakter anak muda sebagai penerus kepemimpinan bangsa," pungkas dia.