Kompas.com - 16/03/2021, 13:14 WIB
Foto dirilis Senin (2/11/2020), memperlihatkan petani memanen garam di Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) terus berupaya dan mendorong pembangunan lumbung garam nasional dengan penekanan pada peningkatan kuantitas dan kualitas produksi garam rakyat. ANTARA FOTO/SAIFUL BAHRIFoto dirilis Senin (2/11/2020), memperlihatkan petani memanen garam di Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) terus berupaya dan mendorong pembangunan lumbung garam nasional dengan penekanan pada peningkatan kuantitas dan kualitas produksi garam rakyat.
|

KOMPAS.com - Selama ini, pasokan kebutuhan garam dalam negeri masih kurang. Karena itu, pemerintah berencana membuka keran impor garam.

Hanya saja, untuk saat ini pemerintah masih menunggu data terkait pasokan kebutuhan garam dari instansi terkait.

Hal itu seperti diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, pada Minggu (14/3/2021).

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) Universitas Gadjah Mada (UGM), Puthut Indroyono memberikan pendapat terkait rencana kebijakan untuk membuka impor garam.

Baca juga: Bantu Petani Garam, Mahasiswa ITS Gagas Inovasi SHASA

Pengembangan industri garam nasional belum jelas

Menurut Puthut, pemerintah belum memiliki desain pengembangan industri garam nasional yang jelas.

"Pemerintah terkesan belum memiliki desain pengembangan industri garam nasional yang di dalamnya seharusnya berisi strategi komprehensif dan peta jalannya," kata Puthut, dikutip dari laman UGM, Senin (15/3/2021).

Saat ini, lanjut Puthut, pemerintah cenderung mengambil kebijakan impor dengan hanya merespons kecenderungan permintaan pasar saja.

Sebaliknya pemerintah dianggap tidak melihat dari sisi strategi pengembangan industri garam nasional jangka menengah dan panjang.

Atau, kebijakan cenderung bersifat reaktif jangka pendek dan tidak konstruktif.

Menurut dia, kebijakan impor semacam ini selalu terus berulang dan pemerintah dianggap tidak pernah belajar dari pengalaman sebelumnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.