Ini Tanggapan Peneliti UGM Terkait Rencana Kebijakan Impor Garam

KOMPAS.com - Selama ini, pasokan kebutuhan garam dalam negeri masih kurang. Karena itu, pemerintah berencana membuka keran impor garam.

Hanya saja, untuk saat ini pemerintah masih menunggu data terkait pasokan kebutuhan garam dari instansi terkait.

Hal itu seperti diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, pada Minggu (14/3/2021).

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) Universitas Gadjah Mada (UGM), Puthut Indroyono memberikan pendapat terkait rencana kebijakan untuk membuka impor garam.

Baca juga: Bantu Petani Garam, Mahasiswa ITS Gagas Inovasi SHASA

Pengembangan industri garam nasional belum jelas

Menurut Puthut, pemerintah belum memiliki desain pengembangan industri garam nasional yang jelas.

"Pemerintah terkesan belum memiliki desain pengembangan industri garam nasional yang di dalamnya seharusnya berisi strategi komprehensif dan peta jalannya," kata Puthut, dikutip dari laman UGM, Senin (15/3/2021).

Saat ini, lanjut Puthut, pemerintah cenderung mengambil kebijakan impor dengan hanya merespons kecenderungan permintaan pasar saja.

Sebaliknya pemerintah dianggap tidak melihat dari sisi strategi pengembangan industri garam nasional jangka menengah dan panjang.

Atau, kebijakan cenderung bersifat reaktif jangka pendek dan tidak konstruktif.

Menurut dia, kebijakan impor semacam ini selalu terus berulang dan pemerintah dianggap tidak pernah belajar dari pengalaman sebelumnya.

"Setiap kali pemerintah membuka impor garam, selalu tanpa jawaban kepastian bahwa tahun depan tidak dilakukan kebijakan yang sama," terangnya.

Harus perhatikan petani garam

Seharusnya, pemerintah memiliki data yang valid soal kebutuhan garam dan memperhatikan kesejahteraan petani garam.

Dia menilai, angka kebutuhan garam setap tahun seharusnya sudah diprediksi tonasenya sehingga ada target pengurangan impor dari tahun ke tahun yang diikuti dengan target kebijakan produksi dari dalam negeri.

Karena jika hal ini dilakukan beberapa tahun ke depan maka swasembada garam dapat dicapai oleh pemerintah.

Namun, hingga kini pemerintah belum memiliki desain kebijakan pengembangan garam nasional yang jelas maka persoalan kebijakan impor garam akan terus berulang.