Pemprov Jabar Bagikan 3,23 Juta Kartu Berisi Kuota untuk Siswa dan Guru

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membagikan 3,25 juta kartu perdana/chip berisi kuota 10 GB untuk seluruh siswa, guru, dan mahasiswa Jabar.

Bekerja sama dengan Telkomsel, pembagian karti perdana berkuota tersebut diumumkan pada peluncuran "Kartu Merdeka Belajar Jarak Jauh" oleh Pemprov Jabar di Gedung Pakuan, Rabu (9/2/2020).

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menjelaskan, kartu chip tersebut telah terisi kuota sebanyak 10 GB untuk pemakaian satu bulan.

Kartu ini, kata dia, nantinya akan didistribusikan kepada siswa dan guru di tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta serta santri mahasiswa.

Baca juga: Pendaftaran Kuota Gratis dari Kemendikbud Diperpanjang, Ini Caranya

"Untuk guru dan siswa, kurang lebih total 1,9 juta keping. Sisanya, 1,3 juta buah akan diberikan kepada santri dan mahasiswa yang membutuhkan di Jabar," papar Ridwan seperti dilansir dari laman Disdik Jabar.

Ia menjelaskan, program ini akan berjalan hingga Desember 2020. Kuota tersebut digratiskan pada bulan pertama.

Sedangkan di bulan selanjutnya, pemilik kartu harus membayar Rp5.000 per bulan jika ingin menggunakan dan menerima manfaat kartu tersebut.

Meski terhitung ringan, lanjut Ridwan, namun pihaknya akan berupaya menggratiskan biaya tersebut. Kebijakan itu akan dibahas lebih lanjut dengan anggota DPRD Provinsi Jabar.

Sementara itu, penerima yang tupoksinya berada dalam kebijakan Pemprov Jabar (dalam hal ini siswa dan guru) teknis pembagiannya melalui kantor cabang dinas melalui Dapodik.

Baca juga: Nadiem: Prioritas Utama Kami Anak Bisa Kembali Sekolah dengan Aman

"Sedangkan di luar itu bisa registrasi melalui Pikobar agar kami bisa sinkronkan datanya. Jadi, nanti pihak Telkomsel akan menerima data yang bersih dan terkonfirmasi," ungkapnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisidik) Jabar, Dedi Supandi mengatakan, program ini merupakan salah satu inisiatif untuk menunjang pembelajaran dari rumah.

"Ini merupakan inovasi agar mereka tetap bisa belajar sehingga peningkatan mutu pendidikan tidak terhalang oleh kuota," ujarnya.