Perkuat Program Literasi Nasional, Anggaran Perpusnas 2021 Diusulkan Rp 650 Miliar

Kompas.com - 23/06/2020, 21:12 WIB
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAKetua Komisi X DPR RI Syaiful Huda

KOMPAS.com - Komisi X DPR RI menggelar Rapat dengan Jajaran Perpusnas secara virtual membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/lembaga (RKAK/L) pada selasa (23/6/2020).

Anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tahun 2021 diusulkan sebesar Rp 650.139.800.000 dalam pembicaraan pendahuluan RKAK/L di Komisi X DPR RI.

Perpusnas sempat mengalami penurunan anggaran yang signifikan karena ada realokasi dan refocusing anggaran selama pandemi virus Covid-19 mewabah di Indonesia.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat memimpin rapat menyatakan, pembahasan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKAK/L), merupakan tindak lanjut dari program pemerintah yang ingin mempercepat pembangunan ekonomi dan reformasi sosial pada tahun 2021.

Baca juga: UN 2020 Dibatalkan, Nadiem: Sebagian Anggaran UN 2020 Direalokasi untuk Penanganan Corona

Anggaran peningkatan SDM

“Rapat dengan Perpusnas hari ini membahas RKAK/L tahun 2021. Ini merupakan pembahasan pendahuluan. Tema Pemerintah tahun 2021 adalah ‘Mempercepat Ekonomi dan Reformasi Sosial’. Implementasi sasarannya adalah SDM berkualitas dan berdaya saing," ungkap Syaiful.

Perpusnas mendapat usulan anggaran lebih dari Rp 650 miliar untuk mendukung tema pemerintah tahun 2021 tersebut.

Tentu Komisi X DPR RI, lanjut politisi PKB ini, ingin mendengar secara jelas, apa yang akan dilakukan Perpusnas menyambut tema Pemerintah tahun 2021 tersebut.

Program literasi nasional sangat dekat dengan kampanye pembangunan SDM. Tahun lalu ada kampanye program SDM unggul, Indonesia Maju. Pengembangan literasi nasional oleh Perpusnas merupakan langkah mendasar bagi kemajuan bangsa.

Di sisi lain Mentri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan situasi krisis pandemi Covid-19 harus bisa dijadikan momentum untuk melakukan reformasi yang fundamental.

Menurut Menkeu masih ada beberapa prioritas yakni perbaikan sumber daya manusia (SDM) untuk produktivitas dan inovasi, perbaikan dari regulasi dan birokrasi.

Reformasi pendidikan

Selain itu pembangunan infrastruktur dalam jangka menengah panjang untuk mendorong competitiveness Indonesia dan juga dari sisi kemampuan untuk meningkatkan atau melakukan transformasi ekonomi.

“Itu tetap merupakan fokus kita meskipun pada saat kita menghadapi krisis Covid-19 justru ini akan dijadikan momentum untuk memperbaiki seluruh aspek penyelenggaraan negara birokrasi, regulasi, dan juga dalam men-transform ekonomi kita serta meningkatkan kualitas SDM,” kata menkeu dikutip dari laman setkab.

Reformasi di bidang pendidikan, ini yang sudah disampaikan oleh Mendikbud, termasuk penggunaan teknologi.

“Di dalam Covid-19 ini memaksa kita semua menggunakan seluruh konektivitas dan komunikasi serta cara kerja atau bisnis model kita menjadi sangat tergantung pada teknologi komunikasi atau ICT dan momentum itu akan terus ditingkatkan di dalam reform bidang kesehatan dan pendidikan,” ungkap Menkeu.


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X