Pemerintah Anggarkan Rp 1,3 Triliun untuk PIP Madrasah 2024

KOMPAS.com - Pemerintah menyediakan dana untuk Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa madrasah sebesar Rp 1,3 triliun di tahun 2024.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kementerian Agama (Kemenag), M Sidik Sisdiyanto.

"Anggaran untuk PIP Madrasah sebesar Rp 1,3 triliun," kata Sidik dikutip dari lakan resmi Kementerian Agama (Kemenag), Kamis (15/2/2024).

Angka itu terdiri dari Rp 422 miliar untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI), sebesar Rp 558 miliar untuk siswa Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan sebesar Rp 320 miliar untuk siswa Madrasah Aliyah (MA).

Menurut Sidik, anggaran itu akan dicairkan dalam dua tahap. Pada tahap pertama ini akan dicairkan sebesar Rp 900 miliar pada kedua Februari 2024.

Di tahun ini, akan ada kenaikan beasiswa PIP jenjang MA yang semula hanya Rp 1 juta per siswa menjadi Rp 1,8 juta per siswa.

"Kami sangat memahami bahwa meskipun anggaran ini besar, namun belum mampu untuk menjangkau seluruh peserta didik yang telah memenuhi kriteria penerima PIP," ujarnya.

Sidik menjelaskan, pada proses penyaluran PIP, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kankemenag Kabupaten/Kota, dan Satuan Pendidikan Madrasah diminta berkoordinasi dengan pihak bank penyalur.

Sinergi itu bertujuan untuk memberikan memberikan asistensi dan juga akses yang mudah dan efisien kepada seluruh peserta didik terkait dengan pencairan anggaran PIP.

"Sinergi diperlukan untuk memastikan anggaran yang sudah masuk di rekening bisa segera ditarik oleh peserta didik yang bersangkutan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menunjang aktivitas belajarnya di madrasah," ungkapnya.

"Jangan sampai ada praktik pungli yang terjadi terkait PIP ini di lapangan,” pesan Sidik Sisdiyanto," lanjut dia.

Selain itu, sinergi diperlukan untuk memastikan anggaran yang sudah masuk di rekening bisa segera ditarik oleh peserta didik yang bersangkutan.

Kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menunjang aktivitas belajar di madrasah.

"Jangan sampai ada praktik pungli yang terjadi terkait dengan PIP ini di lapangan," pungkas Sidik.