Invensi Baru dan Biaya Pemeliharaan Paten (Bagian II- Habis)

Hal ini penting diketahui agar para peneliti dan inventor tidak membuang-buang waktu dan biaya untuk melakukan riset yang sebenarnya bukan invensi baru.

Oleh karena itu, proses "patent searching" untuk mengetahui invensi terkait apakah sudah didaftarkan sebagai paten di berbagai negara atau merupakan priort art sebelum menentukan topik dan obyek penelitian menjadi penting.

Hal ini bermanfaat agar penelitian dapat dilakukan secara efisien, efektif, tepat arah dan sasaran, serta tidak sia-sia karena ditolak patennya dengan alasan bukan invensi baru.

"Patent searching" harus dilakukan dengan melihat dan mencermati paten-paten granted di berbagai kantor paten dunia.

Secara online "patent searching" saat ini dengan mudah dapat dilakukan, termasuk dengan memanfaatkan situs web dan platform Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI.

Biaya pemeliharaan

Biaya pemeliharaan paten atau yang dikenal dengan "patent annual fee" adalah kebijakan yang diterapkan di seluruh kantor paten di dunia.

Biaya yang menjadi pemasukan negara ini menjadi salah satu unsur pendapatan negara atas paten yang didaftarkan di negara tersebut.

Biaya pemeliharaan paten dipungut setiap tahun sepanjang paten itu belum menjadi publik domain atau ditarik dari pendaftaran oleh inventor atau pemegang patennya.

Pemerintah Indonesia sangat memahami kondisi ini. Sementara di sisi lain negara berkepentingan untuk memacu dan menumbuhkan terus inovasi nasional dan reputasi perguruan tinggi.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 20 tahun 2020 mengatur soal insentif bahkan pembebasan biaya pemeliharaan paten sampai 0 rupiah. Ketentuan PM Hukum dan Ham No. 20/2020 antara lain mengatur sbb:

Pertama, Pemerintah memberikan insentif khusus untuk lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah, lembaga pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Termasuk juga lembaga pendidikan pemerintah lainya adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dan dikelola oleh pemerintah selain jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Insentif yang diberikan adalah dalam bentuk pembayaran biaya pemeliharaan paten sepuluh persen, sampai dengan pembebasan berupa pembayaran nol rupiah.

Kedua, pasal 4 jo pasal 6 PM No. 20 tahun 2020 mengatur tentang syarat permohonan pengenaan tarif sepuluh persen terhadap biaya tahunan paten yang dapat diajukan antara lain oleh lembaga pendidikan atau lembaga Litbang pemerintah dengan syarat patennya terdaftar atas nama institusi tersebut.

Ketiga, Pasal 8 jo. Pasal 9 pasal 10 jo. pasal 11 PM No. 20 tahun 2020 mengatur tentang pengenaan tarif nol rupiah untuk biaya tahunan Paten yang dapat diajukan oleh lembaga Litbang pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta, sekolah negeri dan swasta, atau lembaga pendidikan pemerintah Lainnya.

Persyaratannya adalah paten terdaftar atas nama institusi dimaksud.

Keempat, satu hal yang harus diperhatikan bahwa untuk mendorong komersialisasi paten dan implementasinya dalam industri, Pemerintah mensyaratkan bahwa pengajuan pembebasan atau pengenaan tarif sebesar nol rupiah terhadap biaya jasa tahunan paten, hanya dapat diberikan untuk paten yang belum komersial.

Perguruan tinggi dan lembaga riset tentunya perlu membedakan penghargaan bagi paten-paten yang komersial dan tidak komersial. Mengingat komersialisasi dalam industri adalah esensi utama paten sebagai new invention.

Insentif ini adalah langkah konkret Pemerintah mendorong perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk melakukan riset aplikatif, patentable dan layak komersialisasinya.

Langkah ini jika diiringi dengan respons progresif termasuk alokasi anggaran yang memadai, akan mendorong peningkatan inovasi nasional, dan mengurangi ketergantungan pada teknologi dan produk asing.

Syarat utamanya tentu para inventor harus bisa menghasilkan invensi paten yang berorientasi pada industri, dan bukan hasil riset untuk mengejar kredit poin semata.