Mendikbud Nadiem Diganjar Nilai C dari P2G, Ini Penjelasannya

KOMPAS.com - Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memberikan nilai C untuk kinerja Mendikbud Nadiem Makarim sepanjang 2020.

"Nilai C sama dengan pas-pasan atau dengan nilai rapor 75,2," ucap Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim dalam keterangan resminya, Senin (28/12/2020).

Satriwan mengatakan, nilai yang diberikan berdasarkan indikator-indikator yang sudah disusun oleh P2G. Lalu, diambil juga dari 15 kebijakan Mendikbud di tahun 2020.

15 penilaian kebijakan yang dilakukan Mendikbud

Adapun 15 penilaian untuk kebijakan Mendikbud di tahun 2020, seperti di bawah ini:

1. Kebijakan Merdeka Belajar dengan nilai 70 (D).
2. Kebijakan Menghapus Ujian Nasional dengan nilai 100 (A).
3. Relaksasi Dana BOS dengan nilai 80 (B).
4. Kurikulum Darurat dengan nilai 92 (A).
5. Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh dengan nilai 58 (D).
6. Program Organisasi Penggerak dengan nilai 60 (D).
7. Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak nilai 75 (C).
8. Asesmen Nasional Maret 2021 dengan nilai 60 (D).
9. Bantuan Kuota Internet dengan nilai 70 (D).
10. Bantuan Subsidi Upah Guru dengan nilai 90 (A).
11. Rekrutmen Satu Juta Guru Pada 2021 dengan nilai 95 (A).
12. Pelajar Pancasila dengan nilai 70 (D).
13. Penyederhanaan (Perubahan) Kurikulum 2021 dengan nilai 70 (D).
14. Komunikasi Kemendikbud dengan Pemangku Kepentingan dengan nilai 70 (D).
15. Rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Januari 2021 dengan nilai 68 (D).

Dia berharap, potret nilai tersebut mampu menjadi pemacu kinerja Menteri Nadiem, agar lebih baik di 2021.

"Dari 15 kebijakan yang kami nilai, rincian skor penilaiannya yaitu: 9 nilai merah (D dan E), 1 nilai C, 1 nilai B, dan 4 nilai A. Kalau dibagi diambil rata-rata, maka Nilai Mendikbud Nadiem adalah C," ungkap dia.

Satriwan juga meminta agar Mendikbud Nadiem bisa memperbaiki komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan pendidikan, seperti Pemerintah Daerah (Pemda), media, dan semua organisasi pendidikan dan guru, bukan hanya dengan lembaga swasta tertentu.

Tak hanya itu, Nadiem juga harus mewujudkan gotong-royong pendidikan dengan melibatkan semua komponen.

Mendikbud pun diminta jangan meremehkan dalam membuat kebijakan, apalagi produk kebijakan Kemendikbud selama ini seringnya hanya berupa PDF/Power Point/Youtube.

"Ingat kita adalah negara hukum, bukan negara Power Point. Untuk aspek komunikasi Kemendikbud dengan semua kepentingan, kami berikan nilai 70 atau D (nilai merah)," pungkas dia.