Krisis Pangan Global dan Tantangan yang Dihadapi Indonesia

KOMPAS.com - Krisis pangan global akibat konflik, permasalahan ekonomi, perubahan iklim ekstrem, dan tingginya harga pupuk melanda berbagai negara pada 2023.

Program Pangan Dunia atau World Food Programme (WFP) mencatat, lebih dari 333 juta orang di 78 negara menghadapi kerawanan pangan tingkat akut.

Jumlah itu meningkat hampir 200 juta orang dibandingkan dengan tingkat kerawanan pangan sebelum pandemi Covid-19.

Menurut WFP, krisis pangan ini disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor yang mematikan. Konflik masih menjadi penyebab kelaparan terbesar.

Sebanyak 70 persen orang di dunia yang menderita kelaparan tinggal di wilayah terdampak perang dan kekerasan.

Krisis iklim juga menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya kelaparan global.

Perubahan iklim ekstrem menghancurkan kehidupan, tanaman dan mata pencarian, serta melemahkan kemampuan masyarakat untuk mencari makan.

Selain itu, harga pupuk global meningkat drastis. Dampak perang di Ukraina mengganggu produksi dan ekspor pupuk global sehingga mengurangi pasokan, menaikkan harga, dan mengancam panen.

Harga pupuk yang tinggi dapat mendorong terjadinya krisis ketersediaan pangan, dengan produksi jagung, beras, kedelai, dan gandum semuanya turun pada tahun 2022.

Tantangan di Indonesia

Dilansir Kompas.id, pemerintah terus berusaha mengurangi daerah rentan rawan pangan di Indonesia, yaitu dari 72 daerah pada 2022 menjadi 61 daerah pada 2024.

Upaya pemerintah itu digulirkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui program Kesiapsiagaan Krisis Pangan di Daerah.

Program tersebut diatur dalam Peraturan Bapanas Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan.

Peraturan tersebut mendefinisikan krisis pangan sebagai kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah.

Penyebabnya antara lain, kesulitan distribusi pangan, perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, serta konflik sosial.

Bapanas menggulirkan Program Kesiapsiagaan Krisis Pangan di 34 provinsi. Pada 2023, Kabupaten Sragen (Jawa Tengah), Kabupaten Aceh Utara, dan Daerah Istimewa Aceh menjadi proyek percontohan implementasi program.