[HOAKS] Polemik DBH Migas Kepulauan Meranti, Jokowi Copot Sejumlah Menteri

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Sebuah video yang beredar di Facebook membahas polemik dana bagi hasil (DBH) migas Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepulauan Riau dengan informasi keliru.

Klaim yang disertakan menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi memecat sejumlah menteri sebagai buntut dari polemik tersebut.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, diketahui bahwa klaim itu salah atau hoaks.

Narasi yang beredar

Informasi keliru salah satunya disebar oleh akun ini, yang membahas polemik DBH migas antara Bupati Meranti Muhammad Adil dengan Kementerian Keuangan (kemenkeu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Polemik ini menyita perhatian publik setelah Adil protes daerahnya mendapatkan DBH migas yang semakin kecil, padahal produksi minyak di sana semakin bertambah.

Tak kunjung mendapatkan solusi, Adil sempat mempertanyakan dan menyebut orang-orang yang bekerja di Kemenkeu sebagai "iblis" atau "setan", dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada 8 Desember 2022.

Dalam video di Facebook itu juga disebutkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan pertemuan mediasi untuk pihak-pihak terkait, untuk mencapai solusi masalah tersebut.

Adapun pembicaraan mediasi berisi paparan dari masing-masing pihak berdasarkan kewenangannya disertai saling mengajukan data. Tidak ada pembahasan sanksi dalam pertemuan mediasi oleh Kemendagri tersebut.

Berikut bunyi keterangan yang disertakan dalam unggahan di medsos:

DI C0POT LANGSUNG PAGI INI 4 M3NTRI PENGH1AN4T TAK SEP4KAT JOKOWI PEC4T BUPATI MERANTI

Klaim serupa juga dibagikan oleh akun ini.

Tim Cek Fakta Kompas.com Hoaks Presiden Jokowi mencopot atau me-reshuffle menteri dari kementerian yang terlibat dalam polemik DBH migas Kabupaten Kepulauan Meranti

Penelusuran Kompas.com

Setelah menyimak video, tidak disebutkan bahwa Jokowi melakukan reshuffle atau pencopotan menteri karena polemik tersebut.

Informasi mengenai pencoptan menteri disampaikan oleh akun Facebook yang mengunggah video, dalam keterangan yang disertakan.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.com sebelumnya, Jokowi memang memberikan sinyal terkait reshuffle kabinet atau pergantian menteri pada Jumat, 23 Desember 2022.

Hal itu dia sampaikan untuk merespons hasil survei Charta Politika yang hasilnya menyebutkan bahwa mayoritas responden mengatakan setuju susunan kabinet dirombak.