Kominfo Siapkan Super Apps untuk Efisiensi Pelayanan Publik

KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, aplikasi pelayanan publik saat ini terlalu banyak dan tidak efisien.

Hal itu disampaikan Johnny dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (11/7/2022).

"Jika kita bicara pelayanan publik, maka harus kita sadari ada begitu banyak layanan yang diakses masyarakat secara parsial," kata Johnny, dikutip dari laman Kominfo.

Johnny mengatakan, untuk menyiasati hal tersebut pemerintah saat ini tengah menyiapkan super apps layanan publik terpadu untuk menghasilkan Satu Data Indonesia.

"Jadi, super apps tersebut bertujuan mencegah duplikasi aplikasi-aplikasi sejenis dari berbagai kementerian atau lembaga. Oleh karena itu, perlu kerja sama dari setiap sektor pemerintahan untuk mewujudkan super apps yang handal dan terpadu," ucapnya.

Ada 24.400 aplikasi pemerintah

Johnny mengatakan, pemerintah saat ini masih menggunakan 24.400 aplikasi, yang menurutnya tidak efisien dan bekerja sendiri-sendiri.

"Bahkan, di setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah masing-masing mempunyai aplikasi yang berbeda-beda di setiap unitnya, sangat tidak efisien," kata Johnny.

Menurut Johnny, Kominfo akan melakukan shutdown atau menutup 24.400 aplikasi itu dan secara bertahap memindahkannya ke dalam super apps.

"Kita perlu menata ulang untuk menghasilkan satu super aplikasi Indonesia. Paling tidak, cukup hanya delapan aplikasi yang terintegerasi. Ini sedang kita siapkan dalam roadmap Kementerian Kominfo," tuturnya.

Johnny meyakini bahwa integrasi puluhan ribu aplikasi pemerintah ke dalam super apps akan menghemat anggaran hingga puluhan triliun.

"Saya meyakini, efisiensinya akan lebih tinggi dari intervensi fiskal yang Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) keluarkan saat ini. Puluhan triliun hematnya, kalau itu bisa dilakukan luar biasa untuk kita," ujar Johnny.

Pembangunan pusat data berbasis cloud

Dalam kesempatan tersebut, Johnny juga memaparkan kesulitan lain dalam mewujudkan satu data Indonesia, yakni efisiensi pengelolaan pusat data.

Menurut dia, pemerintah saat ini menggunakan 2.700 pusat data, di mana hanya sekitar 3 persen yang berbasis cloud.

"Saat ini, 2.700 pusat data dan server itu hanya 3 persen saja yang berbasis cloud, sisanya ethernet (bekerja sendiri-sendiri) yang mengakibatkan sangat sulit interoperabilitas data untuk menghasilkan satu data sebagai implementasi data driven policy di Indonesia, jadi perlu kita siapkan dengan benar," ujar Johnny.

Johnny mengatakan, pemerintah akan membangun empat pusat data berbasis cloud untuk mewujudkan efisiensi pengelolaan pusat data.

"Pusat data yang pertama akan dibangun di dekat ibu kota negara saat ini, di Jabodetabek. Mudah-mudahan bulan depan bisa kita lakukan groundbreaking sehingga bisa langsung digunakan pada 2024 nanti pada saat selesai dibangun," ucapnya.

Di saat yang bersamaan, secara simultan pemerintah sudah merancang pembangunan pusat data kedua di Nongsa, Batam, Kepulauan Riau, dengan kapasitas yang hampir sama dan redundant sehingga ada saling backup dalam penggunaan pusat data ke depan.

"Dari potret geografis Indonesia dan efisiensi operasi pusat data pemerintah, kita perlu juga meletakkan di kawasan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Awalnya, kita merencanakan pembangunan itu di Balikpapan, tetapi dengan adanya Ibu Kota Negara baru maka nanti akan dibangun di IKN sebagai pusat data pemerintah yang ketiga," kata Johnny.

Selanjutnya, untuk pusat data yang keempat akan dibangun di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Menteri Johnny menjelaskan pemilihan lokasi terakhir dilatari minimnya aktivitas vulkanik bawah laut yang berpotensi mengganggu layanan pusat data.