Data Pribadi yang Sebaiknya Tidak Disebarkan di Medsos

KOMPAS.com - Media sosial (medsos) membantu kita terhubung dengan banyak orang. Namun, hati-hati dalam menggunakan medsos, terutama menyangkut data pribadi.

Membagikan data pribadi secara sembarangan di medsos berdampak buruk bagi keamanan digital kita. Mulai dari peretasan rekening bank, akun media sosial, hingga penipuan berkedok meminta uang ke kerabat dan kenalan korban.

Maka, informasi seperti data perbankan, keuangan, surat-menyurat, hingga riwayat aktivitas kita sehari-hari bisa menjadi sumber data yang penting.

Data tersebut dapat dimanfaatkan oleh peretas atau penipu untuk mengakses berbagai akun digital.

Baca juga: [Kabar Data] Kesadaran Keamanan Data Pribadi Masyarakat dalam Angka

Lantas, data pribadi macam apa saja yang sebaiknya tidak disebar di media sosial?

NIK dan KTP

Pengamat teknologi informasi sekaligus pakar digital forensik, Ruby Alamsyah mengatakan bahwa data paling penting yang tidak boleh disebarkan di media sosial adalah nomor induk kependudukan (NIK).

"Data pribadi pada umumnya untuk semua orang, termasuk kategori yang cukup privat yang harus kita jaga, satu pastinya adalah NIK," tutur Ruby saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (5/3/2022).

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013, data pribadi merupakan data perseorangan yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

"Karena NIK kita mirip seperti single identity number di Indonesia," ucap Ruby.

Selain NIK, pihaknya juga mengimbau agar masyarakat jangan pernah menyebar foto kartu tanda penduduk (KTP) atau swafoto dengan KTP.

"Foto e-KTP jangan pernah disebar juga, karena bisa disalahgunakan. Nanti diambil dipakai orang, akhirnya bisa disalahgunakan untuk pinjaman online dan lain-lain," ujar Ruby.

Baca juga: 5 Informasi tentang Anak yang Sebaiknya Tidak Dibagikan di Media Sosial

Hal ini karena syarat sistem perbankan, perpajakan, hingga pinjaman online mensyaratkan foto KTP dan swafoto dengan KTP. Menyebar foto tersebut hanya memberi pintu masuk bagi para peretas dan penipu.

Selain itu, data-data yang tercantum di KTP juga terbilang penting. Di samping NIK, ada nama lengkap, jenis kelamin, agama, status, golongan darah, alamat, tempat, dan tanggal lahir yang merupakan data pribadi penting.

Dok. Shutterstock Ilustrasi media sosial

Data pribadi lainnya

Selain NIK dan KTP, ada data pribadi penting lainnya yang tidak boleh sembarangan disebarkan di media sosial, yakni nomor ponsel dan email.

"Email sama nomor handphone itu bisa menjadi celah, kita menjadi korban penyalahgunaan data pribadi. Kita bisa menerima email spam, email scam atau penipuan, akhirnya kita membuka celah, membuka diri menjadi calon korban," ujar Ruby.

Nomor ponsel dan email menjadi pintu masuk untuk berbagai akun digital. Hampir semua aplikasi di smartphone membutuhkan akses nomor ponsel dan email.

Baca juga: AJI: Pemerintah Jangan Sembarang Cap Hoaks di Kasus Wadas

Sistem One Time Password atau OTP juga memanfaatkan nomor ponsel atau email untuk memverifikasi sebuah transaksi atau pendaftaran.

Maka, data-data yang berhubungan dengan akses akun digital dan perbankan, menurut Ruby sebaiknya tidak disebarkan di media sosial.

"Nama ibu kandung, foto kartu kredit, foto paspor," ujar Ruby.

Kebocoran data pribadi

Ruby menambahkan, sebagian besar kasus kebocoran data pribadi tidak melulu akibat kelalaian masyarakat atau pengguna media sosoal.

Dia berkaca pada kasus kebocoran data pribadi dari laman BPJS Kesehatan yang ramai pada Mei 2021 lalu.

Sekitar 279 juta data personal seperti data kesehatan, rekening pembayaran, nama, alamat, nomor KTP dan sebagainya dibobol dari laman BPJS Kesehatan.

"Bisa dibilang, masyarakat sudah enggak ada lagi data pribadi mereka yang aman karena sudah terekspos. Mulai dari 2019 kasus bocornya Bukalapak, lalu Tokopedia, KPU dan lain-lain itu lengkap. Pas terakhir BPJS itu," ujar Ruby.

Baca juga: Tren Misinformasi dan Disinformasi yang Berkembang Sejak Konflik Rusia-Ukraina Dimulai

Menurut dia, kebocoran data pribadi yang paling riskan dan masif paling sering terjadi ketika data berada di pihak yang seharusnya menyimpan dan memproses data.

"Sedangkan yang terjadi selain kesalahan pribadi adalah kesalahan instansi atau pun pihak-pihak yang menyimpan dan memproses data kita," kata Ruby.

Untuk membangun sistem keamanan digital yang benar-benar baik, menurut Ruby, tidak hanya bertumpu pada usaha tiap individu untuk menjaga kerahasiaan data pribadinya.

Namun, institusi yang menyimpan dan memproses data tersebut juga turut memegang peran penting dalam menjaga keamanan digital.

Misalnya, instansi pemerintah, perusahaan e-commerce, dan sebagainya.