Perjuangan Perempuan AS Mendapatkan Hak Pilih di Pemilu...

KOMPAS.com - Peran perempuan yang bisa memilih dalam pemilihan umum (pemilu) di Amerika Serikat (AS) bukan hal yang mereka dapatkan begitu saja, melainkan dengan perjuangan panjang.

Setelah perjuangan puluhan tahun, Amandemen ke-19 yang memuat klausul perempuan memiliki hak suara dalam pemilu akhirnya didadopsi ke dalam Konstitusi AS.

Dilansir dari History.com, sejumlah perempuan yang telah aktif dalam kegiatan politik pada pertengahan abad ke-19 mulai mendorong agar gender tidak mempengaruhi status hak pilih seseorang dalam pemilu.

Perjuangan panjang

Kegiatan mereka juga berkaitan dengan abolisionis atau perjuangan menyetop perbudakan di AS.

Sekitar 200 perempuan pejuang hak setara yang dikoordinasi Elizabeth Cady Stanton dan Lucretia Mott memulai gerakan itu.

Mereka bertemu suatu hari pada Juli 1848, di Seneca Falls, New York, untuk membahas hak-hak perempuan.

Setelah menyepakati langkah memperjuangkan hak pendidikan dan pekerjaan, mereka menyerukan resolusi hak pilih untuk perempuan.

Konferensi nasional untuk hak-hak perempuan di AS pertama digelar pada 1850, dan segera menjadi agenda tahunan.

Selama masa rekonstruksi (1865-1877) saat perang saudara berakhir, mereka berupaya memasukkan klausul hak suara untuk perempuan dalam Amandemen ke-15.

Amandemen yang diadopsi Konstitusi AS itu memberikan hak pilih untuk pria ras Afrika-Amerika, namun Kongres AS menolak untuk meluaskan pembahasannya ke isu gender.

Susan B Anthony dan Elizabeth Cady Stanton membuat organisasi Asosiasi Hak Pilih Wanita Nasional pada 1869. Asosiasi Hak Pilih Wanita Amerika yang dipimpin Lucy Stone juga muncul pada tahun yang sama.

Pada 1890 keduanya bergabung menjadi satu organisasi Asosiasi Hak Pilih Wanita Amerika Nasional.

Pada tahun yang sama, Wyoming menjadi negara bagian AS pertama yang memberikan hak pilih dalam pemilu pada perempuan.

Memasuki abad ke-20, perempuan berpendidikan dan bekerja semakin banyak di AS. Angka kelahiran pun menurun.

Tiga negara bagian, Colorado, Utah, dan Idaho, pun telah memberikan hak suara untuk perempuan.

Partai Perempuan Nasional yang terbentuk pada 1913, kemudian pada 1916 bergerak secara lebih radikal untuk merebut hak pilih untuk perempuan. Bukannya lobi-lobi, tetapi jalur protes ke Gedung Putih, serta berdemonstrasi dan pembangkangan sipil yang mereka lakukan.

Ketika memasuki Perang Dunia I pada 1917, perempuan-perempuan dengan berbagai kapasitas yang mereka miliki berupaya menghancurkan sisa-sisa pihak yang tak setuju akan perempuan punya hak pilih.

Amandemen hak pilih perempuan disahkan parlemen AS Januari 1918, dan disetujui Senat AS Juni tahun berikutnya. Dokumennya kemudian disebar ke negara bagian untuk mendapatkan ratifikasi.

Tennessee menjadi negara bagian ke-36 di AS yang meratifikasi, membuat kelompok mereka memiliki tiga perempat mayoritas yang diperlukan amandemen itu diangkat menjadi hukum negara.

Dini hari pada 26 Agustus 1920, dokumen ratifikasi Tennessee sampai ke Washington setelah melalui perjalannya dengan kereta api.

Paginya, pada pukul 08.00, Sekretaris Negara Bainbridge Colby menandatangani deklarasi itu tanpa dokumentasi yang memadai.

Hanya saja, Ketua Asosiasi Hak Pilih Nasional Amerika saat itu, Carrie Chapman Catt diterima di Gedung Putih untuk bertemu Presiden Woodrow Wilson dan ibu negara Edith Wilson. Perempuan AS pun mendapatkan hak pilihnya dalam pemilu.