Label Terbaru Twitter untuk Konten Misinformasi Krisis

KOMPAS.com - Twitter mengumumkan kebijakan terbaru mengenai label misinformasi yang beredar di platformnya.

Head of Safety and Integrity Twitter, Yoel Roth mengatakan, label ini akan muncul pada cuitan-cuitan yang dianggap melanggar kebijakan dan berpotensi membahayakan.

Pada penerapannya yang pertama, Twitter mencoba memberi label atau notifikasi pada topik-topik perang bersenjata skala internasional.

"Sementara iterasi pertama ini difokuskan pada konflik bersenjata internasional, dimulai dengan perang di Ukraina, kami berencana untuk memperbarui dan memperluas kebijakan untuk memasukkan bentuk-bentuk krisis tambahan," ujar Roth, Kamis (19/5/2022) melalui laman resmi Twitter.

Dia mengatakan, kebijakan ini akan terus dikembangkan sehingga mengambil peran dalam krisis global lainnya, seperti di Afghanistan, Ethiopia, dan India.

Tampilan label Twitter terbaru

Label atau pemberitahuan kepada pengguna, akan ditempatkan pada tweet dengan konten yang melanggar kebijakan misinformasi krisis.

Tampilan label akan ditempatkan di depan tweet, sebelum pengguna memutuskan untuk melihat konten tersebut.

Label peringatan misinformasi di Twitter akan terlihat seperti ini:

Selain itu, tombol Like, Retweet, dan Share akan dinonaktifkan. Selanjutnya, pemberitahuan akan ditautkan ke informasi lebih lanjut tentang pendekatan Twitter terhadap misinformasi krisis.

Twitter memutuskan untuk melakukan moderasi konten dengan lebih dari sekadar membiarkan atau menghapus konten.

"Kami telah menemukan bahwa tidak memperkuat atau merekomendasikan konten tertentu, menambahkan konteks melalui label, dan dalam kasus yang parah, menonaktifkan keterlibatan dengan Tweet, adalah cara yang efektif untuk mengurangi bahaya, sambil tetap mempertahankan ucapan dan catatan peristiwa global yang kritis," kata Roth.

Misinformasi di tengah krisis

Twitter menilai, selama periode krisis, seperti situasi konflik bersenjata, darurat kesehatan masyarakat, dan bencana alam skala besar, akses ke informasi dan sumber daya yang kredibel dan otoritatif menjadi semakin penting.

Roth mengatakan, tim di Twitter mengembangkan kerangka krisis informasi yang salah sejak tahun lalu.

Langkah yang sebelumnya diambil Twitter yakni membantu memastikan misinformasi viral tidak diperkuat atau direkomendasikan, termasuk di lini masa, Beranda/Home, Penelusuran/Search, dan Explore.

"Pada saat krisis, informasi yang menyesatkan dapat merusak kepercayaan publik dan menyebabkan kerugian lebih lanjut bagi komunitas yang sudah rentan," ucap Roth.

Mereka mendengarkan masukan dari pakar global dan organisasi hak asasi manusia. Kerangka kerja tanggap darurat Komite Antar-Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (IASC) dan kerangka kerja kemanusiaan global lainnya juga dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan ini.

Dalam kebijakan terbaru ini, Twitter mendefinisikan krisis sebagai situasi di mana terdapat ancaman yang meluas terhadap kehidupan, keselamatan fisik, kesehatan, atau penghidupan dasar.

"Kebijakan misinformasi krisis kami diharapkan dapat memandu upaya meningkatkan informasi yang kredibel dan otoritatif," ucap Roth.

Pihaknya menjelaskan, penentuan klaim menyesatkan berdasarkan verifikasi dari berbagai sumber yang kredibel dan tersedia untuk umum, termasuk bukti dari kelompok pemantau konflik, organisasi kemanusiaan, penyelidik sumber terbuka, jurnalis, dan banyak lagi.

Kendati demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi lebih lanjut mengenai pihak otoritatif atau yang bertanggung jawab memberi label pada setiap cuitan di Twitter.

Tweet yang melanggar kebijakan misinformasi krisis

Beberapa jenis tweet yang akan mendapat label misinformasi dari Twitter, seperti:

• Liputan atau pelaporan peristiwa palsu, atau informasi yang salah mencirikan kondisi di lapangan saat konflik berkembang;
• Tuduhan palsu tentang penggunaan kekuasaanan, serangan terhadap kedaulatan teritorial, atau seputar penggunaan senjata;
• Tuduhan yang terbukti salah atau menyesatkan tentang kejahatan perang atau kekejaman massal terhadap populasi tertentu;
• Informasi palsu mengenai tanggapan masyarakat internasional, sanksi, tindakan defensif, atau operasi kemanusiaan.

Kendati demikan, komentar yang kuat, upaya untuk menghilangkan prasangka atau pemeriksaan fakta, dan anekdot pribadi, atau akun orang pertama tidak termasuk dalam cakupan kebijakan.

Kebijakan ini diprioritaskan untuk akun high profil, seperti akun media yang berafiliasi dengan negara dan akun resmi pemerintah yang terverifikasi.