KOMPAS.com - Sejumlah pejabat pemerintahan Presiden Joko Widodo memilih mundur dari jabatannya menjelang Pilpres 2024.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjadi nama terbaru yang menyatakan mundur dari jabatannya.
Diketahui, Mahfud saat ini berstatu sebagai kontestan Pilpres 2024 menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo.
Bukan hanya Mahfud, sejumlah nama pejabat di lingkaran Jokowi juga mengundurkan diri dari jabatannya.
Siapa saja mereka?
Baca juga: Alasan Mahfud Mundur dari Menko Polhukam, Serahkan Surat ke Jokowi Besok
Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam pada Rabu (31/1/2024). Pengunduran diri itu disampaikannya saat mengunjungi Pura Ulun Daru, Lampung Tengah, Provinsi Lampung.
Sinyal pengunduran diri Mahfud pernah disampaikan beberapa hari sebelumnya.
Cawapres Ganjar Pranowo itu beralasan, pengunduran dirinya itu dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan politik, seperti diberitakan Kompas.id, Selasa (23/1/2024).
Kendati sudah mengumumkan mundur, Mahfud akan menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada Jokowi.
"Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan Insa Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini," ucap Mahfud.
Oleh sebab itu, sebagai sosok yang menerima tugas terhormat dari Jokowi, Mahfud tidak akan lari begitu saja dari tanggung jawabnya.
Baca juga: Respons Jokowi dan Maruf Amin soal Mahfud MD Ingin Mundur sebagai Menko Polhukam
Di hari yang sama, Jaleswari Pramodhawardani juga menyampaikan mundur dari Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) terhitung sejak 1 Februari 2024.
Diketahui, Jaleswari Pramodhawardani menjadi bagian dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD sejak 15 November 2023.
Jaleswari mengatakan, keputusan pengunduran dirinya didasarkan pada etika dan keyakinan yang dipegangnya.
"Saya menyadari penuh bahwa saya perlu menghindari situasi di mana saya dapat dipersepsikan sebagai beban politik bagi Bapak Presiden maupun lembaga kepresidenan secara umum dikarenakan pilihan politik pribadi saya," ujarnya, dilansir dari Kompas.com, Rabu (31/1/2024).