Penjelasan Kemenparekraf soal Kartu Kuning Geopark Kaldera Toba

KOMPAS.com - Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf) I Gusti Ayu Dewi Hendriyani memberikan penjelasan perihal pemberian kartu kuning UNESCO kepada Geopark Kaldera Toba di Provinsi Sumatera Utara.

UNESCO merupakan badan PBB yang mengurusi atau berfokus pada soal pendidikan dan situs-situs kebudayaan.

Menurut Dewi, kartu kuning Geopark Kaldera Toba tersebut merupakan hasil dari sidang "The 8th UNESCO Global Geoparks Council" pada 4-5 September 2023 di Maroko yang salah satunya membahas soal hasil revalidasi UNESCO Geopark Global (UGGp).

Baca juga: Viral, Video Red Devil Invasi Perairan Danau Toba, Ikan Apa Itu?

Dari hasil sidang tersebut UGGp Kaldera Toba mendapat kartu kuning.

Perlu diketahui, setiap geopark divalidasi ulang secara menyeluruh setiap empat tahun.

"Adapun hasil resmi sidang (official report) terkait rekomendasi Geopark Kaldera Toba akan terbit pada awal tahun 2024 bersamaan dengan hasil UNESCO Board Meeting," ujarnya, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin (2/10/2023) malam.

Diberitakan sebelumnya, kartu kuning yang diberikan UNESCO ini mewajibkan organisasi pengelola Danau Toba untuk melakukan pembenahan selama dua tahun.

Apabila target perbaikan selama dua tahun ke depan tidak tercapai, Geopark Kaldera Toba terancam mendapatkan kartu merah atau keluar dari keanggotaan UNESCO Global Beopark (UGGp).

Baca juga: Sejarah Danau Toba, Legenda Ikan Mas dan Letusan Dahsyat yang Hampir Musnahkan Manusia

Prioritas perbaikan Geopark Kaldera Toba

Dewi menambahkan, usai mendapatkan kartu kuning tersebut pihaknya langsung berbenah dan berupaya melakukan perbaikan.

Sejauh ini, terdapat empat rekomendasi yang perlu tindak lanjut, yaitu:

1. Organisasi badan pengelola (manajemen)
2. Peta geologi
3. Visibilitas
4. Tema geopark dengan aplikasi di lapangan

"Di antara empat rekomendasi tersebut, organisasi badan pengelola (manajemen) Kaldera Toba adalah prioritas utama untuk segera ditindaklanjuti," bebernya.

Baca juga: Viral, Video Red Devil Invasi Perairan Danau Toba, Ikan Apa Itu?

Terkait dengan perbaikan, Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) imbuhnya, telah melaksanakan rapat koordinasi lintas stakeholder untuk menindaklanjuti keempat rekomendasi yang dimaksud.

Prioritas utama, KNGI sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara utuk mengevaluasi dan mereorgannisasi Badan Pengelola UGGp Kaldera Toba agar dapat berjalan sesuai dengan tugas fungsinya.

"Prioritas perbaikan adalah evaluasi dan reorganisasi kelembagaan Badan Pengelola UGGp. Maka tidak perlu melakukan penutupan Geopark Kaldera Toba," paparnya.

Baca juga: Google Doodle Hari Ini Bertema Merayakan Danau Toba, Ada Apa?

Pengembangan produk pariwisata di Geopark Kaldera Toba

Dok. Kementerian PUPR Proyek alur Tano Ponggol yang berada di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.

Lebih lanjut, guna mewujudkan pengembangan geopark Kaldera Toba sebagai destinasi pariwisata pihaknya telah menyiapkan dan melakukan sejumlah hal, yakni:

• Menyiapkan anugerah desa wisata Indonesia (ADWI), yaitu desa-desa wisata sebagai destinasi pariwisata
• Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan pelaku UMKM, melalui Sosialisasi Sadar Wisata 5.0 dan Workshop KaTa Kreatif Indonesia
• Mendukung penyelenggaraan event baik di tingkat daerah, nasional melalui Karisma Event Nusantara (KEN) maupun Internasional seperti F1 H20 Powerboat Danau Toba pada Februari 2023

Sebagaimana diketahui, peringatan kartu kuning Geopark Kaldera Toba diumumkan melalui laman resmi UNESCO.

Keputusan tersebut merupakan bagian dari validasi Geopark Kaldera Toba yang dilakukan asesor UNESCO pada 31 Juli sampai 4 Agustus 2023.

Baca juga: 4 Geopark Indonesia yang Kembali Diakui UNESCO, Mana Saja?