Lomba Video New Normal Pemerintah Berhadiah Rp 168 Miliar Dinilai Tak Tepat, Ini Alasannya

KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengadakan lomba membuat video new normal dengan total hadiah sebesar Rp 168 Miliar.

Kemarin, Senin (22/6/2020), Kemendagri telah mengumumkan 84 pemenang Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru dengan tema "Produktif dan Aman Covid-19".

Hadiah uang tunai diberikan dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID) untuk pemenang dari setiap kategori dan setiap klaster.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Satria Aji Imawan menanggapi bahwa kebijakan ini tidak tepat sasaran.

"Kebijakan ini tidak tepat sasaran dalam hal penggunaan anggarannya, karena kita secara ekonomi mengalami defisit anggaran dan resesi ekonomi," ujar dia kepada Kompas.com, Selasa (23/6/2020).

Satria menilai angka Rp 168 Miliar terlalu banyak. Seharusnya anggaran itu bisa dialokasikan ke hal-hal lain yang lebih penting dan produktif. 

Misalnya bantuan sosial, karena tidak semua bisa new normal.

Baca juga: Kemenkeu Usulkan Pagu Anggaran Rp 42,3 triliun di 2021, Untuk Apa Saja?

Jaminan kesehatan masyarakat bermasalah

Apalagi, jaminan kesehatan juga sempat bermasalah. Banyak fasilitas kesehatan yang membutuhkan bantuan karena pasien yang jumlahnya meningkat tidak hanya Covid-19. Tapi juga pasien penyakit-penyakit lainnya.

Selain soal angka, juga soal tujuan diadakannya lomba tersebut dipermasalahkan. 

Dia mengatakan pemerintah tengah membangun frame new normal dan tidak ada kaitannya dengan pencegahan Covid-19, menurunkan angka pasien, atau pemberantasan Covid-19. Sebelumnya soal PSBB.

"Dari sisi di luar angka juga tidak tepat, karena frame yang dibangun bukan frame titik ekuilibrium antara ekonomi dan kesehatan, tapi lebih condong ke ekonomi," kata dia. 

Menurutnya pemerintah sebenarnya hanya ingin menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan baik di new normal dengan angka positif Covid-19 yang tidak bertambah jika menaati protokol kesehatan yang ada.

Padahal hingga saat ini angka pasien Covid-19 masih terus bertambah setiap harinya.

Baca juga: Moeldoko: Daerah Sebaiknya Tak Terburu-buru Longgarkan PSBB Menuju New Normal

Selain itu, menurut pengamatannya, Kemendagri ingin mengetahui proses di pemerintah daerah. 

Seharusnya Kemendagri melakukan inspeksi ke daerah-daerah sampai tingkat bawah seperti tingkat kecamatan.

"Tapi dengan video ini mereka berusaha cut the process, sehingga mereka bisa mengawasi jalannya di pemerintahan," kata Satria.

Jadi kebijakan membuat lomba video new normal tidak tepat dan tidak layak juga dikondisikan di masa sekarang.

Saat ini lomba tersebut sudah terlaksana dan pemenangnya sudah ditentukan. Namun, menurut Satria itu bisa dibatalkan jika banyak masyarakat tidak setuju terhadap lomba tersebut.

"Bisa. Di masa kemarin-kemarin pemerintah juga melunak dengan PSBB ketika banyak kampung yang lockdown mandiri. Ada peluang," ujar Satria.

Baca juga: Provinsi Jambi Jadi Juara Lomba Inovasi Kehidupan New Normal