Jika UN Dihapus, Apa Pengganti Idealnya?

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim melontarkan rencananya akan menghapus Ujian Nasional s(UN) etelah tahun 2020.

Pada Sabtu (30/11/2019), Nadiem menyebutkan, Kemendikbud masih menggodok rencana penghapusan UN untuk direalisasikan pada tahun ajaran mendatang.

Jika benar akan dihapuskan, apa sistem evaluasi yang ideal diterapkan untuk menggantikan UN?

Pengamat Pendidikan Darmaningtyas menyebutkan, ujian nasional memang seharusnya sudah tidak dijalankan.

Alasannya, karena sistem penerimaan siswa baru yang mengacu pada sistem zonasi.

Jika memang penghapusan UN direalisasikan, maka para guru dapat melakukan evaluasi yang dinilai paling relevan dan memungkinkan untuk menguji kualitas anak didiknya.

"Sudah enggak perlu, evaluasi kan enggak harus lewat ujian nasional, bisa berbagai macam cara," kata Darmaningtyas, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (1/12/2019).

Baca juga: Rencana Penghapusan UN, Akankah Kali Ini Terealisasi?

Ia menilai, menilai kualitas siswa menjadi tanggung jawab guru pengampu.

Oleh karena itu, ada berbagai cara evaluasi yang bisa dilakukan, tanpa penyeragaman melalui UN.

Sementara, kualitas lembaga pendidikan akan terus dikawal oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang rutin mengadakan penilaian sebuah lembaga pendidikan.

"Kalau evaluasi belajar kan tanggung jawab guru, yang evaluasi lembaga oleh Badan Akreditasi Nasional," ujar Darmaningtyas.

Selan itu, lanjut dia, ditiadakannya UN memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran besar yang sebelumnya digunakan untuk penyelenggaraan UN dialihkan ke pos-pos lainnya.

Pos lain itu bisa berupa sarana prasarana yang berhubungan dengan pendidikan nasional.

Baca juga: Mendikbud Nadiem: Peninjauan Kembali UN Bukan Sekadar Wacana Hapus-Menghapus

"Kalau itu dihapuskan kan dananya bisa untuk peningkatan sarana dan prasarana, untuk pelatihan guru, ya mungkin untuk bantuan sekolah-sekolah swasta yang masih tertinggal," ujar Darmaningtyas.

Ia menyebutkan, anggaran UN sebesar rata-rata Rp 500 miliar per tahun bisa digunakan untuk mengembangkan dan memperbaiki sarana prasarana pendidikan.

"Jadi kalau UN dihapuskan itu bisa mengefisiensikan anggaran rata-raa setahun bisa Rp 500 miliar, dan itu bisa dipakai untuk peningkatan sarana dan prasarana," kata dia.