Rencana Penghapusan UN, Akankah Kali Ini Terealisasi?

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memunculkan wacana mengenai penghapusan Ujian Nasional (UN).

Bahkan, Nadiem menyebutkan, penghapusan UN akan direalisasikan setelah tahun 2020. Saat ini, menurut dia, masih dalam tahap pengkajian.

Untuk tahun ajaran 2019/2020 yang sudah berjalan, ujian nasional masih akan dilakukan agar tidak membingungkan guru juga pelajar yang sudah mempersiapkan semuanya.

Rencana penghapusan UN ini pertama kali disampaikan mantan CEO Gojek ini saat mengadakan rapat bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Staf Khusus Mendikbud, dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Baca juga: Nadiem Makarim Sebut Realisasi Penghapusan UN Setelah 2020

Wacana penghapusan UN hampir selalu muncul saat pergantian Mendikbud.

Kali ini, akankah wacana penghapusan UN akan benar-benar direalisasikan?

Pengamat Pendidikan Darmaningtyas menilai, kali ini penghapusan UN sangat mungkin untuk direalisasikan.

"Menteri yang kemarin (Mendikbud sebelum Nadiem) sudah mau  menghapus, tapi kan Pak JK keberatan. Pak Jokowi sudah setuju, tapi kan Pak JK kan tidak setuju. Sekarang kan Pak JK sudah enggak ada (tidak menjabat), jadi saya kira harus sudah punya keberanian untuk menghapus," ujar Darmaningtyas, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (1/12/2019).

Ia menilai, keputusan penghapusan UN akan sangat bergantung pada keberanian menteri yang menjabat dan izin dari pemimpin negara sebagai atasannya.

Baca juga: Mendikbud Nadiem Makarim Pastikan UN 2020 Masih Akan Berjalan

"Tergantung menterinya, kalau menterinya sudah, bawahan kan akan manut. Yang paling penting ya menteri sama atasan menteri. Kalau atasan menteri sudah oke, ya menteri tinggal oke. Kalau bawahan menteri itu pasti mau," ujar Darmaningtyas.

Darmaningtyas menyebutkan, keberadaan UN sudah tidak relevan lagi dengan sistem penerimaan murid baru yang menggunakan sistem zonasi.

Tinggi rendahnya nilai menjadi penilaian kedua setelah memastikan jarak rumah calon siswa baru ke sekolah.

"Karena kalau memang penerimaan murid baru berdasarkan zonasi, ya ujian nasional sudah enggak perlu. Ya enggak perlu ada pengganti, kan penerimaan murid baru berdasarkan zonasi kok. Untuk apa UN," kata dia.