JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretariat Negara tengah melakukan pengadaan mobil dinas baru bagi Presiden dan Wakil Presiden RI di pemerintahan jilid II Joko Widodo.
Selain itu, mobil dinas menteri di kabinetnya juga akan diganti.
Saat ini, Jokowi menggunakan Mercedes Benz S-600 Pullman Guard berkelir hitam. Jumlahnya ada delapan unit.
Seluruhnya merupakan hasil pengadaan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya tahun 2007.
Urgensi penggantian mobil dinas presiden karena usianya yang sudah tua. Banyak permasalahan yang ditunjukkan mobil tersebut, seperti mesin yang tiba-tiba mati hingga sound system yang menyala sendiri.
Baca juga: Istana Pilih Mercy S600 Guard Jadi Mobil Dinas Baru Presiden Jokowi
Permasalahan ini ternyata kerap muncul saat Jokowi melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Salah satunya saat Jokowi berkunjung ke Kalimantan Barat pada Maret 2017.
Saat itu, Jokowi dan rombongan baru saja meresmikan 8 Mobile Power Plant (MPP) di Desa Jungkat, Kabupaten Mempawa. Saat menuju Kabupaten Kubu Raya untuk makan siang, tiba-tiba mobil RI 1 itu mogok di tengah jalan.
"Iya, mogok di perjalanan setelah menempuh perjalanan lebih kurang 30 menit," kata Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin yang juga ikut dalam rombongan Jokowi, kala itu.
Baca juga: Mobil Dinas Presiden dan Menteri Punya Banderol Miliaran Rupiah
Menurut Bey, mobil Mercedes Benz S-600 itu mogok karena bermasalah pada gasnya. Masalah tersebut membuat kendaraan tidak bisa berjalan dalam keadaan normal.
Akhirnya, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana dipindahkan ke mobil Toyota Alphard untuk kemudian melanjutkan perjalanan.
Usai kejadian itu, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan, pihak Istana Kepresidenan sudah membicarakan pengadaan mobil dinas baru untuk Jokowi sejak 2016.
Sebab, mobil Mercedes Benz S600 Pullman Guard hitam yang digunakan Jokowi sudah relatif berumur.
Namun, pengadaan tersebut tak jadi dilakukan karena tak disetujui oleh Jokowi.
"Soal pergantian mobil Presiden RI sebenarnya tahun lalu sudah dibicarakan, namun Presiden sendiri minta ditunda," kata Johan Budi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/3/2017).
Baca juga: Istana Tegaskan Anggaran Mobil Dinas untuk Menteri Disetujui DPR