Inti Kebijakan Program Benteng

KOMPAS. com - Program Benteng atau disebut juga Gerakan Benteng adalah program ekonomi yang berlaku pada masa Kabinet Natsir selama tiga tahun, tahun 1950-1953.

Program Benteng sendiri dicetus oleh Menteri Perdagangan era Kabinet Natsir, yaitu Soemitro Djojohadikusumo.

Adapun tujuan Program Benteng adalah untuk melindungi para pengusaha pribumi.

Namun sayangnya, program ini mengalami kegagalan sehingga harus dihentikan.

Baca juga: Gerakan Benteng: Latar Belakang, Pelaksanaan, dan Kegagalan

Inti kebijakan Program Benteng

Program Benteng terdiri dari dua kebijakan, yaitu mengistimewakan importir pribumi dan pemberian kredit modal pada penguasa yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman.

Dari kedua kebijakan itu dapat ditemukan inti Program Benteng adalah untuk melindungi dan mengembangkan pengusaha-pengusaha pribumi sekaligus menekan persaingan pengusaha asing dan China.

Dalam pelaksanaannya, Program Benteng cukup menarik perhatian minat para pengusaha pribumi.

Pada akhir tahun 1950, jumlah importir Benteng baru mencapai 250.

Lalu, seiring berjalannya waktu, importirnya semakin bertambah. Pada 1952, jumlah importir sudah mencapai 700 perusahaan.

Kendati begitu, keberadaan importir pribumi masih sangat minim jika ditinjau dari keseluruhan jumlah importir, yakni 3119 yang mayoritas merupakan orang China.

Hal ini lantas menimbulkan dugaan adanya penerima bantuan yang curang.

Para pengusaha pribumi hanya dijadikan sebagai alat bagi para pengusaha nonpribumi untuk bisa mendapatkan kredit dari pemerintah.

Kondisi ini pula yang menjadi salah satu penyebab Program Benteng berakhir.

Alhasil, banyak penerima lisensi impor menjual lisensinya kepada importir yang sudah sukses, yang dikenal dengan istilah “aktentas”.

Selain itu, persyaratan kepemilikan modal juga menuai perdebatan karena mendiskriminasi pengusaha Tionghoa.

Pada akhirnya, bulan Maret dan April 1957, Kabinet Karya atau disebut juga Kabinet Djuanda menghentikan Program Benteng seiring dengan transisi ke Demokrasi Terpimpin.

Referensi:

• Rachmat, Redi. Siswantari. dkk. (1992). Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan dan Kesatuan Bangsa: Kasus PRRI. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.