APBN: Pengertian, Manfaat, Fungsi, dan Susunannya

KOMPAS.com - APBN merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menurut buku Ekonomi Publik (2021) oleh Rita Yunus dan Anas Iswanto Anwar, APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember).

Baca juga: Pengertian dan 6 Fungsi APBN

Berikut rincian mengenai manfaat APBN, fungsi, dan susunannya:

Manfaat APBN

Dikutip dari buku Tata Kelola Keuangan Pemerintahan (2020) oleh Anwar Sadat, dana yang ada dalam APBN dapat digunakan untuk melakukan berbagai pengadaan barang-barang serta berbagai jasa publik yang sudah beroperasi.

APBN sangat berguna untuk pembangunan daerah maupun pembangunan desa.

Fungsi APBN

APBN kemudian digunakan sebagai sumber pendanaan bagi pelaksanaan trilogi pembangunan yang mencakup: pertumbuhan, pemerataan, dan stabilisasi ekonomi.

Tiga trilogi pembangunan ini merupakan sebuah realisasi dari teori tentang tiga fungsi fiskal APBN, yaitu:

Baca juga: Pengaruh APBN terhadap Perekonomian Indonesia

• Alokasi barang publik

Alokasi barang publik merupakan fungsi yang bertugas untuk menyediakan barang publik yang diharapkan dapat memberikan eksternalitas positif bagi investasi guna memacu pertumbuhan ekonomi.

Contoh alokasi barang publik tersebut adalah jalan raya, sekolah, pelayanan kesehatan, dan lainnya.

• Distribusi pendapatan

Distribusi pendapatan adalah fungsi APBN dalam rangka memperbaiki distribusi pendapatan.

Instrumen yang paling utama digunakan dalam memacu distribusi pendapatan adalah pajak dan subsidi.

Pajak dan konsumsi ini memiliki dampak langsung yang dapat memengaruhi ataupun mengarahkan keinginan kerja dan konsumsi masyarakat.

Baca juga: APBN: Pengertian dan Tujuan Penyusunannya

• Stabilisasi perekonomian

Fungsi stabilisasi berkaitan erat dengan politik anggaran, tergantung keadaan ekonomi yang sedang terjadi.

Dalam kondisi resesi (melemahnya pertumbuhan ekonomi), sebaiknya pemerintah menempuh politik anggaran defisit untuk mendorong permintaan.