Konsep Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab

KOMPAS.com – Konsep pers yang bebas dan bertanggung jawab sebenarnya merupakan bentuk penerapan dari sistem pers tanggung jawab sosial.

Sistem pers tanggung jawab sosial muncul sebagai bentuk protes terhadap kebebasan mutlak yang diterapkan oleh sistem pers liberal.

Sistem pers liberal dianggap menimbulkan kemerosotan moral pada masyarakat karena menerapkan kebebasan mutlak.

Oleh sebab itulah, pers tanggungjawab sosial memandang bahwa kebebasan pers perlu dibatasi atas dasar moral dan etika.

Baca juga: Pers di Era Reformasi

Dilansir dari buku Jurnalistik: Literary Journalism (2018) karya Mahi M. Hikmat, dijelaskan bahwa prinsip utama pers tanggung jawab sosial adalah kebebasan pers harus disertai dengan kewajiban-kewajiban dan pers harus memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat.

Dalam sistem pers tanggung jawab sosial, kebebasan pers masih dipertahankan dengan penambahan tugas dan beban bahwa kebebasan yang dimiliki pers haruslah disertai dengan kewajiban-kewajiban sebagai tanggung jawab.

Secara garis besar, pers tanggung jawab sosial cenderung berorientasi pada kepentingan umum, baik itu secara individual maupun secara kelompok.

Sehingga, tugas pers wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan masyarakat harus bisa melihat tanggung jawab sosial itu secara nyata.

Negara Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem pers tanggung jawab sosial. Hal ini bisa dilihat dari penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang tersebut memberikan kewangan pada masyarakat untuk mengontrol kinerja pers.

Baca juga: Pers di Era Orde Baru

Artinya, setiap pemberitaan yang dikeluarkan oleh pers harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta pers harus bisa menghormati hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Ciri-ciri

Dalam buku Journalism Today (2019) karya Andi Fachruddin, dijelaskan beberapa ciri-ciri sistem pers tanggung jawab sosial, yaitu:

1. Melayani sistem politik dengan menyediakan informasi, diskusi, dan perdebatan tentang masalah yang dihadapi masyarakat.
2. Memberi penerangan kepada masyarakat sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri.
3. Menjadi penjaga hak perorangan dengan bertindak sebagai anjing penjaga (watch dog) yang mengawasi kinerja pemerintah.
4. Melayani sistem ekonomi dengan mempertemukan pembeli dan penjual barang atau jasa melalui medium periklanan.
5. Menyediakan hiburan
6. Mengusahakan sendiri biaya operasional sehingga bebas dari tekanan orang yang memiliki kepentingan.

Baca juga: Pers di Era Orde Lama