Infrastruktur Politik di Indonesia

KOMPAS.com – Infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik informasl yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik oleh suprastruktur politik. 

Dikutip dari buku Ilmu Politik Manifestasi (2020) oleh Wisnu Mahendra, infrastruktur politik merupakan kekuatan yang berada dalam masyarakat. 

Dalam ilmu politik, infrastruktur politik menjadi suatu set struktur yang menggabungkan natara satu dengan yang lain. Kemudian membentuk satu rangkaian yang membantu berdirinya keseluruhan struktur tertentu. 

Infrastruktur politik memiliki tujuan utama untuk menyalurkan aspirasi serta kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah negara. 

Dalam proses bernegara, infrastruktur politik memiliki peran penting sebagai lembaga untuk memberikan berbagai masukan kepada penguasa. 

Baca juga: Bagaimana Proses Komunikasi Politik?

Unsur infrastruktur politik

Dirangkum dari situs Lembaga Ketahanan Nasional, infrastruktur politik terdiri dari partai politik, interest group (kelompok kepentingan), pressure group (kelompok penekan), medium of political communication ( media komunikasi politik),  journalism group (kelompok jurnalis), student group (kelompok pelajar), dan political figure (figur-figur politik). 

Berikut penjelasannya: 

Partai politik

Partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara.

Partai politik sebagai sebuah organisasi masyarakat memiliki kekuatan yang cukup kuat dalam hal mengendalikan kekuasaan. Oleh sebab itulah, partai politik termasuk dalam unsur infrastruktur politik.

Bagi negara penganut sistem demokrasi seperti Indonesia, partai politik merupakan salah satu atribut negara demokrasi. Adapun fungsi partai politik dalam negara demokrasi, yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik.

Baca juga: Apa Tujuan Komunikasi Politik?

Pressure group (kelompok penekan)

Kelompok penekan hampir mirip dengan kelompok kepentingan, yaitu sama-sama memiliki tujuan tertentu terhadap pemerintah.

Kelompok kepentingan lebih fokus pada bagaimana mengartikulasikan kepentingan tertentu kepada pemerintah sehingga pemerintah menyusun kebijakan yang menampung kepentingan kelompok.

Jadi, kelompok kepentingan lebih fokus terhadap proses perumusan kebijakan umum yang dibuat oleh pemerintah. Sementara kelompok penekan lebih fokus pada usaha memengaruhi atau menekan para pejabat pemerintah untuk menyetujui tuntutan mereka.

Jadi, perbedaan antara kelompok kepentingan dengan kelompok penekan terletak pada cara dan sasarannya.

Interest group (kelompok kepentingan)

Kelompok kepentingan merupakan suatu perkumpulan yang memiliki tujuan untuk memengaruhi dan meyakinkan keputusan politik para pejabat publik agar bertindak sesuai dengan kepentingan anggota kelompoknya.