KOMPAS.com - Sejak merdeka pada 1945, Indonesia telah beberapa kali mengganti model demokrasinya.
Secara umum, periode demokrasi dapat dibagi menjadi empat yakni:
- Demokrasi Parlementer/Liberal (1950-1959)
- Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
- Demokrasi Pancasila (1966-1998)
- Reformasi (1998-kini)
Berikut rangkuman demokrasi di Indonesia beserta karakteristik dan peralihannya seperti dikutip dari Litbang Kompas:
Baca juga: Sistem Demokrasi di Indonesia
Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Liberal (1950-1959)
Karakteristik
- Parlemen memegang kekuasaan politik sangat besar
- Sistem multipartai. Parlemen terdiri dari wakil-wakil partai yang berasal dari beragam aliran/ideologi
- Pengawasan yang ketat dari parlemen menyebabkan akuntabilitas pejabat negara sangat tinggi
- Kabinet pemerintahan koalisi tidak stabil dan kerap berganti
- Pemilu 1955 terlaksana sangat demokratis
- Hal berserikat dan berkumpul terjamin dengan jelas
Peralihan
- Instabilitas politik dan pemberontakan di berbagai daerah
- Pemylihan dilakukan dengan mengakhiri Demokrasi Parlementer dan menerapkan Demokrasi Terpimpin
- Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945
Baca juga: Penyebab Kegagalan Demokrasi Parlementer
Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
Karakteristik
- Sistem kepartaian melemah karena kekuasaan presiden yang semakin besar
- Peran kontrol DPR Gotong Royong (DPR-GR) melemah
- Pemilu tidak terselenggara
- Upaya konsolidasi kekuatan politik dengan cara pembentukan Kabinet Gotong Royong yang mewakili semua fraksi dan partai
- Upaya konsolidasi kekuatan politik dengan cara pembentukan Dewan Nasional yang dibentuk dari golongan fungsional (wakil buruh, petani, pendeta, ulama, wanita, dll)
- Sentralisasi kekuasaan di tangan presiden
- Kewenangan daerah terbatas
- Kebebasan pers dibatasi, sejumlah media dibredel
Peralihan
- Kudeta gagal PKI lewat G30S pada 1965
- Kepemimpinan yang dijalankan tidak memperbaiki kemelut ekonomi dan sosial
- Soekarno tersingkir dari kekuasaan dan digantikan Soeharto
Baca juga: Dampak Demokrasi Terpimpin di Berbagai Bidang
Demokrasi Pancasila atau Orde Baru (1966-1998)
Karakteristik
- Kekuasan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangat tinggi
- Partai politik dibatasi jumlah dan peran politiknya
- Pemilu terselenggara teratur setiap lima tahun
- Tidak ada pergantian kekuasaan politik, Soharto berkukasa selama lima periode pemilu
- Rekrutmen politik bersifat tertutup
- Peran militer sangat kuat dengan konsep dwifungsi ABRI
- Kebebasan pers dibatasi. Pembredelan media massa kerap terjadi
Peralihan
- Di akhir Orde Baru, perekonomian kacau, harga BBM dan kebutuhan pokok melambung
- Demonstrasi massa dimotori mahasiswa menuntut reformasi dan mundurnya Soeharto
- Pemerintahan mandek akibat sebagian besar menteri mengundurkan diri
- Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada 21 Mei 1998
Baca juga: Demokrasi Indonesia Periode Orde Baru (1965-1998)
Demokrasi transisi atau Reformasi (1998-kini)
Karakteristik
- Sistem pemerintahan presidensial
- Parlemen terdiri dari banyak partai (multipartai)
- Sistem pemilihan langsung untuk presiden dan kepala daerah
- Lembaga perwakilan dibagi menjadi DPR dan DPD
- Desentralisasi kekuasaan dengan model otonomi daerah
- Kebebasan pers lebih baik
- Dibentuknya komisi-komisi independen negara seperti KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.