Apa Aturan yang Tepat untuk Teknologi AI yang Makin Berkembang?

Oleh: Stan Karanasios, Olga Kokshagina, Pauline C. Reinecke

MINGGU lalu, para pionir dan pakar kecerdasan buatan mendesak laboratorium-laboratorium besar AI untuk segera menghentikan sementara pelatihan sistem AI yang lebih kuat dari GPT-4 setidaknya selama enam bulan.

Baca juga: AI Dipakai di Berbagai Bidang, Apa yang Masih Belum Bisa Dilakukannya?

Sebuah surat terbuka oleh Future of Life Institute memperingatkan bahwa sistem AI dengan “kecerdasan yang dapat menyaingi manusia” dapat menjadi ancaman besar bagi umat manusia.

Di antara risikonya adalah kemungkinan AI mengakali manusia, membuat kita menjadi usang, dan mengambil alih peradaban.

Surat tersebut menekankan perlunya mengembangkan seperangkat protokol yang komprehensif untuk mengatur pengembangan dan penyebaran AI. Surat itu menyatakan:

Protokol-protokol ini harus memastikan bahwa sistem yang mematuhinya aman tanpa keraguan. Ini tidak berarti jeda pada pengembangan AI secara umum, hanya sebuah langkah mundur dari perlombaan yang berbahaya ke model kotak hitam yang lebih besar dan tidak dapat diprediksi dengan kemampuan yang muncul.

Biasanya, pertarungan regulasi telah mengadu domba pemerintah dan perusahaan teknologi besar satu sama lain.

Namun, surat terbuka baru-baru ini - sejauh ini ditandatangani oleh lebih dari 5.000 penandatangan, termasuk CEO Twitter dan Tesla Elon Musk, salah satu pendiri Apple Steve Wozniak, dan ilmuwan OpenAI Yonas Kassa - tampaknya menunjukkan bahwa semakin banyak pihak yang akhirnya bersatu di satu sisi.

Mungkinkah kita benar-benar menerapkan kerangka kerja global yang efektif dan efisien untuk regulasi AI? Dan jika ya, seperti apa wujudnya?

Baca juga: Data dari Satelit dan AI Bisa Prediksi Wabah Kolera, Begini Caranya

Regulasi apa yang sudah ada?

Di Australia, pemerintah telah mendirikan pusat AI nasional untuk membantu mengembangkan ekosistem digital AI.

Di bawah payung ini terdapat Responsible AI Network, yang bertujuan untuk mendorong praktik yang bertanggung jawab dan memberikan kepemimpinan dalam hal hukum dan standar.

Namun, saat ini belum ada peraturan khusus tentang AI dan pengambilan keputusan algoritmik. Pemerintah telah mengambil pendekatan ringan yang secara luas mencakup konsep AI yang bertanggung jawab, tetapi belum menetapkan parameter yang akan memastikan hal tersebut tercapai.

Demikian pula, Amerika Serikat telah mengadopsi strategi yang praktikal. Anggota parlemen belum menunjukkan urgensi dalam upaya untuk mengatur AI, dan mengandalkan undang-undang yang ada untuk mengatur penggunaannya.

Kamar Dagang AS baru-baru ini menyerukan regulasi AI, untuk memastikan bahwa hal itu tidak mengganggu pertumbuhan atau menjadi risiko keamanan nasional, tetapi belum ada tindakan yang diambil.

Baca juga: Teknologi AI Ini Diklaim bisa Deteksi Covid-19 di Paru-paru

Yang memimpin dalam regulasi AI adalah Uni Eropa, yang berlomba untuk membuat Undang-Undang Kecerdasan Buatan. Undang-undang yang diusulkan ini akan menetapkan tiga kategori risiko yang berkaitan dengan AI: