Basuki Minta Konstruksi Bendungan Jlantah Lebih Perhatikan Lingkungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Progres pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, telah mencapai 47,77%.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun telah meninjau pembangunannya pada Minggu (13/11/2022).

Menurut dia, para kontraktor dan konsultan pengawas perlu lebih memperhatikan aspek lingkungan dalam manajemen konstruksi serta metode kerja.

"Misalnya, dalam penanganan sisa material (disposal) dan penanganan lereng/tebing. Jangan menebang pohon jika tidak diperlukan," terangnya dikutip dari laman Kementerian PUPR.

Karena akan lebih sulit untuk mengembalikan fungsi lingkungan yang rusak atau terdegradasi, dibandingkan menjaganya dengan baik.

"Dibutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit untuk mengembalikan kondisi lingkungan," ucapnya.

Baca juga: Indonesia Bakal Punya Bendungan Terpanjang Kedua se-Asia Tenggara

Basuki menambahkan, metode kerja juga perlu memperhatikan ketelitian dalam setiap aspek pekerjaan.

"Kualitas bangunan tidak hanya dilihat dari major construction tetapi juga pekerjaan detail untuk estetika, misalnya pekerjaan penataan lansekap hijau atau taman," pesan Basuki.

Dok. Kementerian PUPR Pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

"Konsultan harus bisa memutuskan kapan konstruksi harus dihentikan sementara karena hujan ekstrem, mengingat lokasi bendungan yang berada di dataran tinggi seperti halnya Bendungan Ciawi," ujarnya.

Baca juga: Respons Ancaman Bencana Air, Kementerian PUPR Modifikasi 30 Bendungan

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Maryadi Utama menyampaikan, Bendungan Jlantah dengan kapasitas tampung 11 juta m3 akan mengairi 1.500 ha persawahan di Daerah Irigasi (DI) Tlobo dan DI Bondokukuh.

"Juga sebagai sumber air baku sebesar 150 liter/detik, potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebesar 0,625 MW, reduksi banjir, serta konservasi dan pariwisata di Kabupaten Karanganyar," jelasnya.

Pembangunan bendungan ini dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) dan PT Adhi Karya melalui skema KSO dengan nilai kontrak Rp 965 miliar dan masa pelaksanaan 2019-2023.