Pemprov DKI Dorong BUMD Angkutan Massal Raih Pendapatan Non-tiket

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) angkutan massal untuk meraih pendapatan non-farebox (pendapatan non-tiket).

Pendapatan non-tiket ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan lahan atau simpul angkutan massal seperti halte maupun stasiun.

Hal ini diharapkan dapat mengundang para investor untuk bisa memanfaatkan sarana tersebut sebagai tempat memasang iklan, aktivitas kuliner, dan lain sebagainya.

Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Dishub DKI Jakarta Susilo Dewanto menuturkan hal itu dalam webinar Sharing Knowledge and Experience Implementasi Tranportasi Berkelanjutan, Kamis (25/3/2021).

"Pemprov DKI Jakarta mendorong BUMD untuk mencoba memanfaatkan lahan dan simpul-simpul seperti halte dan stasiun menjadi satu aktivitas yang mengundang para pebisnis," jelas Susilo.

Beberapa BUMD diketahui telah memanfaatkan pendapatan non-tiket seperti PT MRT Jakarta dan PT Transjakarta.

Baca juga: Jika ERP Berlaku, JakLingko Diberikan Insentif Parkir

Susilo mengungkapkan, MRT Jakarta telah memanfaatkan skema pendapatan ini untuk mencukupi kebutuhan operasionalisasi dalam setahun.

Namun, hal berbeda dialami oleh Transjakarta. Sebab, pendapatan non-tiket sistem transportasi Bus Rapid Transit (BRT) ini dinilai masih minim.

"Namun, kita mendorong dalam waktu dekat terjadi suatu proses peralihan untuk Transjakarta bisa mendapatkan satu pertumbuhan pendapatan non-farebox," ucap Susilo. 

Dia berharap, dengan pendapatan non-tiket dari perusahaan angkutan massal yang diperoleh ini akan mendorong penurunan pembiayaan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Dengan kata lain, Pemprov DKI Jakarta bisa menurunkan subsidi transportasi bagi angkutan massal tersebut.

Tak hanya MRT Jakarta dan Transjakarta, dia menginginkan agar seluruh angkutan massal di Provinsi DKI Jakarta bisa mencukupi kebutuhan operasionalisasi mereka melalui pendapatan non-tiket.

"Dan farebox (pendapatan tiket) hanya untuk menambah dan pada akhirnya adalah subsidi yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta mendekati minim, bahan tidak sama sekali," tutup Susilo.