Pemberian Tanah Objek Reforma Agraria kepada PP Pemuda Muhammadiyah Dinilai Salah Sasaran

Kompas.com - 25/03/2021, 15:00 WIB
Ilustrasi. www.shutterstock.comIlustrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah saat pertemuan di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Mengutip laman resmi PP Pemuda Muhammadiyah tertanggal 19 Maret 2021, Sekjen PP Pemuda Muhammdiyah Dzulfikar Ahmad Tawlla mengaku telah menerima alokasi TORA seluas 19.685 hektar dari Jokowi.

Lokasi lahan tersebut tersebar di Kecamatan Babat Supat, Keluang, Sungai Lilin dan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan, tidak ada istilah kelola lahan dalam reforma agraria.

Baca juga: Ini Sejumlah Pertimbangan Ditundanya Sertifikat Elektronik

"TORA itu diberikan kepada masyarakat yang berhak dalam bentuk hak atas tanah secara penuh sesuai UUPA 1960 dan Perpres No 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria," kata Dewi kepada Kompas.com, Kamis (25/3/2021).

Sementara itu, PP Pemuda Muhammadiyah secara institusi bukan subyek yang tepat bagi pemberian TORA.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal ini karena TORA wajib diberikan terlebih dahulu kepada petani tidak bertanah (buruh tani), petani kecil (gurem), petani penggarap, nelayan tradisional, masyarakat miskin, masyarakat adat, dan masyarakat setempat yang menggantungkan hidupnya pada kebudayaan agraris.

"Jadi salah sasaran kalau ke PP Pemuda Muhammadiyah. Karena subyek yang paling berhak itu adalah para petani kecil petani penggarap, nelayan tradisional, dan juga masyarakat miskin," ucap Dewi.

Dewi menuturkan, TORA yang diberikan itu merupakan tanah yang telah digarap sejak lama oleh masyarakat.

Baca juga: Sofyan Djalil: Pengukuran Ulang Hanya Perlu Dilakukan pada HGU Bermasalah

Bahkan, ada yang telah menjadi kampung serta desa-desa definitif, yang seharusnya sudah sejak lama dilepaskan dari klaim negara atau pun perusahaan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X