Konflik Laut China Selatan Memanas, Indonesia Dekati AS

Penulis: Ralph Jennings/VOA Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia, seperti negara-negara besar Asia Tenggara lainnya, sedang meningkatkan hubungan militernya dengan Amerika Serikat (AS) di tengah meningkatnya tekanan China di Laut China Selatan yang sedang disengketakan, kata para analis.

Pada Desember 2021, Beijing menuntut Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran minyak dan gas di utara Kepulauan Natuna yang terletak di bagian paling selatan Laut Cina Selatan. Pemerintah Indonesia menyebut wilayah tersebut sebagai Laut Natuna Utara.

Menurut Inisiatif Transparansi Maritim Asia yang berbasis di AS, pada Juli dan Agustus, kapal penjaga pantai China berpatroli di lokasi pengeboran yang dilakukan pihak Indonesia di dekat pulau-pulau tersebut. Sebuah kapal survei China bahkan melakukan survei dasar laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Baca juga: Kronologi Konflik di Laut Natuna, China Tuntut Indonesia Setop Pengeboran Migas, Klaim sebagai Wilayahnya

China menyebut sekitar 90 persen dari laut seluas 3,5 juta kilometer persegi itu sebagai teritorinya. Beijing menggunakan historis catatan penggunaan sebagai dasar pengklaiman tersebut. Empat negara Asia Tenggara lainnya dan Taiwan menentang semua atau sebagian dari klaim China. Mereka semua menghargai kegiatan yang dilakukan di wilayah itu, baik untuk minyak, gas alam, jalur pelayaran, dan perikanan.

Latihan militer

TNI Angkatan Darat mengumumkan minggu ini bahwa pasukannya dan militer AS memperluas latihan tahunan bilateral Garuda Shield pada tahun ini yang diikuti oleh 14 negara, termasuk Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Singapura, dan Inggris.

Situs berita GBP Aerospace & Defense melaporkan bahwa tatihan tahun ini, yang akan berlangsung pada 1-14 Agustus, akan menjadi latihan yang terbesar yang pernah dilakukan di Tanah Air.

 

Para analis mengatakan karena ancaman Beijing di Laut China Selatan, Indonesia makin mempertimbangkan AS dan sekutu Barat lainnya sebagai pendukung militer.

“Hal itu menyebabkan Indonesia melihat ke AS dan negara-negara lain, tetapi untuk AS khususnya, sebagai semacam penyeimbang,” kata Carl Thayer, profesor emeritus politik di University of New South Wales di Australia.

Baca juga: Media Rusia: Sri Mulyani Berkata Semua Pemimpin Negara G20, Termasuk Putin Diundang ke KTT Indonesia

Presiden Joko Widodo mengatakan pada 2014 bahwa Indonesia akan menjadi "titik tumpu maritim global" — kekuatan antara Samudra Hindia dan Pasifik — melalui perubahan kebijakan dalam dan luar negeri yang mencakup penguatan keamanan maritim dan perlindungan batas-batas maritimnya.

Sejak itu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) telah mengusir dan menyita kapal-kapal nelayan dari negara lain, termasuk China. Pada 2018, China membangun sebuah pangkalan militer dengan lebih dari 1.000 personel di Kepulauan Natuna.

“Saya pikir Indonesia dan China makin serius dalam mengatasi tumpang tindih zona ekonomi eksklusif mereka, dan oleh karena itu, Anda akan melihat konfrontasi semacam ini lebih sering terjadi pada saat ini,” kata Oh Ei Sun, rekan senior di Institut Urusan Internasional Singapura.

China telah menjadi "pengganggu" bagi Indonesia sejak 1990-an, kata Thayer, dan Jokowi telah memobilisasi "puluhan ribu" aset udara dan angkatan laut di Laut Natuna Utara.

TNI AD sejauh ini "tidak mampu mengekang intrusi China" ke zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut China Selatan, tulis Felix Chang, rekan senior di Institut Penelitian Kebijakan Luar Negeri, dalam analisisnya pada September 2021.

Dari 28 Maret hingga 8 April, AS dan Filipina mengadakan salah satu latihan militer gabungan tahunan terbesar mereka. Taiwan, saingan China selama delapan dekade terakhir, kemungkinan akan bergabung dengan Latihan Lingkar Pasifik yang diselenggarakan militer AS tahun ini sebagai pengamat, kata media Taiwan pada awal tahun ini.