Reformasi Pendidikan: Belajar dari Finlandia dan China

FINLANDIA dan China merupakan dua negara yang masuk dalam 10 besar negara-negara dengan kinerja pendidikan terbaik dunia berdasarkan sejumlah survei Program for International Student Assessment (PISA), program yang disponsori oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Pada survei terbaru PISA 2018, China menempati posisi pertama.

Terdapat tiga mata pelajaran inti atau core subjects yang disurvei, yaitu Sains (Science), Matematika (Math), dan Membaca (Reading) serta ketrampilan memecahkan masalah (problem solving skills).

Survei ini memang dikritik oleh sebagian ahli pendidikan karena ukuran kinerja siswa hanya dibatasi pada tiga mata pelajaran tersebut dan menegasikan keterampilan lain yang sangat dibutuhkan di dunia kerja dan kehidupan sosial seperti kemampuan berkolaborasi, berkomunikasi, adaptasi, dan kepedulian sosial.

Namun paling tidak, kompetensi siswa dalam tiga mata pelajaran tersebut bisa tergambar dari hasil survei tersebut.

Finlandia dan China memiliki sejarah dan latar belakang ekonomi, sosial, politik, dan budaya berbeda.

Finlandia merupakan salah satu negara demokratis yang dibangun di atas fondasi sistem politik perwakilan stabil, tata kelola pemerintah lokal yang berfungsi dengan baik, masyarakat sipil yang kuat dan tingkat korupsi sangat rendah.

Sebaliknya China berada di bawah kontrol pemerintah pusat yang sangat ketat dengan Partai Komunis sebagai partai penguasa (the ruling party).

Selain itu, Finlandia adalah negara kecil di Skandinavia dengan jumlah penduduk jauh lebih kecil dibandingkan China yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia.

Dalam mereformasi sistem pendidikan, kedua negara tersebut menggunakan pendekatan berbeda.

China, sebagaimana banyak negara di dunia termasuk Indonesia, mengadopsi tren gerakan reformasi pendidikan global (global education reform movement) yang berfokus pada standarisasi pendidikan, penekanan pada literasi dan numerasi dan penegakan akuntabilitas eksternal yang sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip neoliberalisme (market-oriented values) serta membuka diri bagi masuknya peran swasta dalam bisnis pendidikan.

Sebaliknya, Finlandia membangun sistem pendidikan dengan memberikan kepercayaan (trust), otonomi dan tanggung jawab (responsibility) lebih besar kepada sekolah dan guru untuk merumuskan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dengan tetap mempertimbangkan perubahan dan perkembangan yang terjadi, baik di dunia kerja maupun kehidupan sosial.

Selain itu, Finlandia menutup peran swasta dalam sektor pendidikan yang menyebabkan tertutupnya ruang bagi sekolah swasta di negara tersebut.

Reformasi pendidikan di Finlandia

Finlandia memulai reformasi pendidikan dengan menaikkan kualifikasi pendidikan guru menjadi S2 atau pascasarjana.

Standar seleksi masuk Fakultas Keguruan diperketat melalui serangkaian proses dari seleksi administratif, test tertulis dan wawancara akademik yang sangat kompetitif.

Tahap wawancara akademik menjadi paling krusial karena calon mahasiswa akan ditanya tentang visi, misi, dan tujuan menjadi guru.

Mengetahui motivasi calon mahasiswa menjadi guru sangat penting karena bagi mereka menjadi guru tidak sekadar profesi, tapi merupakan panggilan (calling).

Itulah sebabnya mengapa profesi guru sangat dihormati di Finlandia. Kemudian standar gaji guru dinaikkan setara dengan gaji dokter dan pengacara.

Untuk meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar di sekolah, pemerintah menginvestasi dana yang besar untuk penelitian dalam bidang pendidikan psikologi, pendidikan khusus, kebijakan pendidikan, materi dan ekosistem pembelajaran.

Desentralisasi pendidikan dilakukan secara konsisten yang memberikan kebebasan kepada sekolah untuk berkreasi dan berinovasi.

Bersamaan dengan itu, akuntabilitas eksternal seperti ujian terstandarisasi atau ujian nasional dikurangi secara signifikan dengan hanya menyisahkan satu ujian terstandarisasi, yaitu Matriculation Examination yang dilakukan pada tahun terakhir SMA atau High School.

Selain itu, pemerintah memberikan kepercayaan dan tanggung jawab besar kepada sekolah-sekolah untuk merumuskan model evaluasi dan pertanggungjawaban yang paling sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa.