Aliansi Pelajar Surabaya Minta PPDB Jatim Libatkan Siswa dalam Penentuan Kebijakan

KOMPAS.com - Pendiri Aliansi Pelajar Surabaya Aryo Seno Bagaskoro, mengkritisi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis Zonasi sejak tahun pertama pelaksanaannya di 2019.

"Kekecewaan kawan-kawan pelajar terhadap sistem PPDB tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dari tahun ke tahun. Kondisi ini memicu rawannya pengambilan jalan pintas dan kecurangan sebagai upaya terakhir," ungkap Aryo Seno melalui rilis resmi (11/7/2023).

Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Airlangga ini menambahkan, semestinya para stakeholders, utamanya pelajar sebagai penikmat kebijakan diberikan ruang untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan terkait PPDB.

"Kawan-kawan pelajar semestinya diberikan ruang bicara dan mengungkapkan gagasan. Juga mengawal secara aktif, sehingga spirit Merdeka Belajar yang diciptakan benar-benar terasa, tidak terjebak pada kebingungan di tingkat teknis," ujar Seno.

Seno mengungkapkan hal ini setelah PPDB SMA se-derajat di tingkat Provinsi Jawa Timur kembali mendapat sorotan dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

Pasalnya, selain peraturan mengenai sistem zonasi yang menggunakan kedekatan jarak rumah dengan sekolah masih digunakan.

PPDB SMA tahun 2023 menambahkan penilaian indeks sekolah berbasis rata-rata nilai alumni sekolah asal calon peserta didik sebagai dasar pertimbangan penerimaan.

Hal senada disampaikan Ketua Aliansi Pelajar Surabaya Mirza Syahrizal Fathir yang mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong spirit pemerataan sekolah yang digemborkan.

"PPDB SMA dan SMK berbasis zonasi di Jawa Timur konsisten mengecewakan selama empat tahun terakhir," ungkapnya.

"Penyesuaian aturan dari tahun ke tahun tidak membawa peningkatan pemerataan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan sebaik-baiknya," ujar pelajar kelas tiga SMA tersebut.

Baca juga: Cara Daftar PPDB Jatim 2023 Tahap 4 Jalur Zonasi, Dibuka Hanya 2 Hari

Dirinya juga mengungkap, Aliansi Pelajar Surabaya terus memeroleh keluhan dari sesama pelajar dari tahun ke tahun, utamanya dalam hal jumlah sekolah yang terbatas dan penambahan penilaian indeks sekolah yang dianggap makin memberatkan pelajar.

"Tiap tahun, masuk sekolah negeri rasanya semakin susah dan ribet. Sulit memahami bagaimana pengertian pemerataan yang dimaksud," ujar Mirza.