Cegah Anak Direkrut Kelompok Teroris, Ini Rekomendasi KPAI

KOMPAS.com - Beberapa waktu lalu, Densus 88 Antiteror Polri mengatakan 16 tersangka kasus dugaan teroris jaringan Negara Islam Indonesia (NII) yang ditangkap di wilayah Sumatera Barat (Sumbar) aktif merekrut anggota baru. Mereka diduga melibatkan anak-anak dalam proses perekrutan.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sekaligus dan Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti mengatakan, rekruitmen dengan melibatkan anak-anak adalah modus yang sudah lama digunakan, biasanya masuk ke sekolah-sekolah umum seperti SMA dan SMK.

“Dari beberapa kasus yang terjadi selama ini, yang disasar umumnya anak-anak yang memiliki masalah, misalnya kesulitan ekonomi, kesulitan belajar, kurang perhatian orangtua, ada masalah dengan keluarga. Sementara secara pemahaman agama bisa jadi terbatas. Perekrut biasanya masuk melalui alumni, guru, dan lainnya," ungkap Retno dalam keterangan tertulis, Kamis (31/3/2022).

Baca juga: Orangtua, Ini Dampak Bila Sering Memarahi Anak Saat Belajar

Pentingnya peran sekolah dalam membentuk karakter anak

Retno berpendapat bahwa pendidikan memegang peran penting dalam menanamkan karakter demokrasi, toleran dan anti kekerasan, baik itu pendidikan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan satuan pendidikan atau sekolah.

"Peran sekolah dan guru sangatlah penting dalam membangun sekolah damai dan menanamkan karakter toleran," terang Retno.

Ia pun menyebut sejumlah faktor yang menyebabkan anak-anak mudah dipengaruhi oleh jaringan teroris, termasuk NII.

Pertama, kata dia, pembelajaran di kelas yang tidak terbuka terhadap pergulatan pendapat dan cara pandang yang beragam, sehingga ada kecenderungan mengarah pada penyeragaman, pembelajarannya tidak didisain menghargai perbedaan.

Baca juga: Belajar dari Orangtua Jepang Cara Menanamkan Disiplin pada Anak

Kedua, ada kecenderungan para peserta didik dan pendidik terjebak pada “intoleransi pasif”, yaitu perasaan dan sikap tidak menghargai akan perbedaan (suku, agama, ras, kelas sosial, pandangan keagamaan dan pandangan politik), walaupun belum berujung tindakan kekerasan. Namun, pada era digital ini dapat terlihat dari postingan di media sosial mereka.

Ketiga, sikap siswa yang terbuka terhadap praktik intoleransi mulai berkembang di kelas ketika diajar oleh pendidik yang membawa ideologi dan pandangan politik pribadinya ke dalam kelas.

"Misalnya kasus pemilihan Ketua OSIS di salah satu SMAN di kota Depok yang diulang karena ketua OSIS terpilih beragama minoritas. Selain itu, ada pendidik berinisial TS yang mengajak para siswa di grup WhatsApp mengajak siswanya memilih ketua OSIS yang seagama. Bahkan ada kepala sekolah jenjang SD di Lampung yang ditangkap Densus 88 pada November 2021 karena diduga terlibat dalam aksi terorisme Jaringan Jamaah Islamiah (JI)," uangkapnya.

Keempat, masuknya bibit radikalisme ke sejumlah sekolah cenderung tidak memperhatikan secara khusus dan ketat perihal kegiatan kesiswaan, apalagi terkait keagamaan.

Terutama yang melibatkan pemberi materi dari luar sekolah, seperti penceramahan dalam Salat Jumat di masjid sekolah dan pendampingan kajian agama rutin setiap minggunya.

Hal ini umumnya terhubung dengan para alumni sehingga pihak sekolah percaya, apalagi tidak ada biaya untuk membayar mereka.

Baca juga: Pertamina Foundation Buka Lowongan Kerja Lulusan S1 Banyak Jurusan

“Seharusnya para alumni dan pemateri yang diambil dari luar sekolah harus melalui screening oleh Pembina atau guru agama dan kepala sekolah," ujar Retno.

Karena dalam beberapa kasus yang terjadi, lanjut Retno, masuknya pemikiran yang membahayakan kebinekaan ini dapat masuk dari alumni melalui organisasi sekolah atau ekstrakurikuler, pemateri kegiatan kesiswaan yang bersifat rutin (sepeti mentoring dan kajian terbatas).

"Tentu saja tidak semua alumni seperti itu, banyak para alumni justru membantu kebutuhan sekolah," pungkas Retno.

KPAI memberikan sejumlah rekomendasi terkait dugaan anak-anak dalam proses perekrutan kelompok teroris:

1. Mendorong KemendikbudRistek untuk membuat program pencegahan atas “Tiga Dosa Besar Di Pendidikan”, yaitu perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi, mulai dari membangun mindset para pendidik dan kepala sekolah, membuat kanal pengaduan yang ditindaklanjuti pengaduannya, sampai mendesain pembelajaran dan kurikulum yang didisain menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

2. Untuk kasus Sumatera Barat yang ditemukan oleh Densus 88, maka anak-anak yang terlibat dalam jaringan terorisme NII untuk mendapatkan hak-haknya, di antaranya pemulihan psikologi, pemenuhan hak atas pendidikan dan pendampingan reintegrasi ke masyarakat di lingkungan masyarakat dan tempat tinggal anak-anak tersebut.