Sistem Akreditasi Sekolah dan Madrasah yang Baru Lebih Efisien

KOMPAS.com - Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Kemendikbud Ristek, Toni Toharudin mengaku sistem akreditasi sekolah dan madrasah mengalami perubahan hingga saat ini.

Hal itu tercermin dari data akreditasi di tahun 2005-2017 yang masih menunjukkan kelemahan. Dan saat ini mengalami perubahan yang cukup baik.

Baca juga: Ini 10 SMA Terbaik di Jakarta Timur Berdasar Nilai UTBK 2021

"Jadi memang mengalami perubahan, karena ada evaluasi terus menerus, agar lebih efektif dan efisien," ujar dia dalam acara Fellowship Jurnalisme Pendidikan (FJP) angkatan ketiga pada Jumat (8/10/2021).

Evaluasi itu, kata dia, setelah BAN-S/M melakukan reformasi sitem akreditasi dengan mengembangkan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan atau lebih dikenal IASP-2020.

"Instrumen baru berjalan setahun ini (Juni 2020), jadi lebih efektif dan efisien," ungkap dia.

Sistem baru yang dirancang ini begitu responsif terhadap digitalisasi, yakni dengan sistem dashboard monitoring.

Sistem ini secara otomatis akan memberi notifikasi, jika ada sekolah atau madrasah yang kualitasnya menurun (lewat sistem peringatan komputerisasi).

Sistem dashboard akreditasi ini akan terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud Ristek dan Education Management Information System (Emis) Kementerian Agama (Kemenag).

Selain mendapatkan data dari Dapodik dan Emis, monitoring juga akan mengacu pada data Asesmen Nasional (AN).

Baca juga: 5 Sekolah Terbaik di Jabar, Jateng, dan Jatim Berdasar Nilai UTBK 2021

Dengan sistem baru ini, sekolah dan madrasah bisa terakreditasi secara otomatis, tanpa harus ada kunjungan dari asesor.

"Jadi lebih efisien dan menghemat anggaran," ungkap dia.

Penghematan anggaran terlihat dari target sasaran visitasi.

Misalnya, sebut dia, dari kuota 60 ribu sekolah yang harus divisitasi, sekarang target sasaran visitasi cukup 20 ribu saja.

"Artinya akreditasi 40 ribu sekolah lainnya diperpanjang otomatis, karena kualitasnya status quo. Kalau sistem lama, setiap sasaran akreditasi harus ada yang visit. Jadi anggaran bengkak," tegas dia.

Dia menyebut, jika dulu anggaran untuk visitasi sistem akreditasi yang lama mencapai Rp 300 miliar per tahun. Sekarang tiap tahunnya mengalami penurunan.

"Kalau kuota visitasi 20 ribu sekitar Rp 180 miliar, jadi efisien Rp 120 miliar. Tapi karena anggaran terbatas, anggaran 2020 hanya Rp 90 miliar dan tahun ini Rp 60 miliar. Jadi kami maksimalkan dengan sistem yang jauh lebih efisien," jelas dia.

Baca juga: Daftar 10 SMA Terbaik di Jakarta Selatan Berdasar Nilai UTBK 2021

Dia berharap, dengan sistem baru ini bisa meningkatkan kualitas menajemen akreditasi sekolah maupun madrasah di Indonesia.