KOMPAS.com - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, pemerintah gencar menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Anggaran yang dikeluarkan pemerintah tahun ini hampir sama dengan awal pandemi Covid-19 pada 2020.
Pada 2024, pemerintah mengalokasikan Rp 496,8 triliun untuk perlindungan sosial (perlinsos), naik 13,1 persen dibanding tahun 2023 sebesar Rp 439,1 triliun.
Sementara, pada 2021 dan 2022, pemerintah mengucurkan Rp 468 triliun dan Rp 460,6 triliun.
Alokasi tersebut turun dibandingkan awal masa pandemi Covid-19 pada 2020 sebesar Rp 498 triliun.
Berikut anggaran perlinsos periode 2020-2024:
Dilansir Kompas.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, seluruh program bansos pemerintah sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
"Jadi ini semuanya sudah ada dalam APBN, sudah menjadi program," kata Sri Mulyani, saat konferensi pers KSSK, di Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sudah melibatkan legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam perumusan APBN.
"UU APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik fraksi di Senayan dan setelah menjadi UU dia menjadi instrumen negara bersama," ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, perubahan anggaran demi penyaluran bansos sempat diungkapkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu.
Hal itu ia sampaikan seusai rapat Tim Pengendalian Inflasi Pusat, di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (29/1/2024).
Ia mengatakan, pemerintah masih akan mencari anggaran untuk membiayai program bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan sebesar Rp 200.000 per bulan.
BLT pangan ini akan diberikan pada Januari hingga Maret 2024.
Namun, pencairan BLT untuk tiga bulan bakal diberikan sekaligus sebesar Rp 600.000 pada Februari atau mendekati hari pemungutan suara 14 Februari.