Data dan Fakta: Anggaran Bansos Meningkat Jelang Pemilu 2024

Alokasi yang dibutuhkan untuk BLT pangan adalah Rp 11,25 triliun, yang akan dibagikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat.

”Sebagian besar (anggaran bansos), kan, sudah ada di APBN, tetapi ini memang ada beberapa perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global,” kata Febrio, dikutip dari Kompas.id, Kamis (1/2/2024).

Ia menuturkan, mengingat sifat APBN sebagai peredam guncangan ekonomi, pemerintah akan mendahulukan anggaran yang dinilai paling mendesak.

”Ini tentunya kita akan carikan (anggarannya). APBN akan tetap bisa fleksibel dan ini bagian dari strategi kita mengelola APBN. Kalau ada kebutuhan yang butuh intervensi, APBN siap,” ucap Febrio.

Dengan tambahan kebutuhan anggaran untuk BLT pangan, total anggaran perlinsos tahun ini berpotensi naik menjadi Rp 508,05 triliun, tertinggi sepanjang sejarah.

Politisasi bansos

Dilansir Kompas.id, 4 Januari 2024, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayoga mengatakan, ada kecenderungan politisasi bansos setiap menjelang pemilu atau pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Anggaran bansos di tahun pemilu selalu meningkat, meskipun beberapa tahun belakangan ini ada anomali karena (pandemi) Covid-19. (Namun) kalau melihat kondisi Covid-19 yang membaik, kenyataannya tahun (2024) ini (anggaran) bansos meningkat," kata Egi.

Masalahnya, menurut Egi, tak mudah menindak politisasi dalam penyaluran bansos. Kendati politik uang termasuk pidana pemilu, tidak demikian pada pemanfaatan fasilitas pemerintah.

Pasal 280 Undang-Undang Pemilu juga hanya menyebutkan beberapa larangan dalam kampanye, seperti larangan memberikan uang atau materi kepada peserta kampanye serta larangan menggunakan fasilitas pemerintah, termasuk tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Dilansir Kompas.com, pengamat kebijakan publik sekaligus Direktur Eksekutif The Prakarsa, Ah Maftuchan mengatakan, pemberian bansos secara langsung oleh Jokowi memperlihatkan praktik politik klientelisme atau transaksional.

Ia berpandangan, Jokowi terkesan ingin mendapatkan kompensasi dari bansos, yakni dukungan rakyat untuk agenda elektoralnya.

Seperti diketahui, anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden nomor urut 2 mendampingi Prabowo Subianto.

Menurut Maftuchan, praktik klientelisme berdampak buruk karena mengancam demokrasi substantif sekaligus mengancam pemenuhan hak-hak dasar warga.

"Praktik politik yang baik adalah pemerintah menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga tanpa memandang aspirasi politiknya. Hak-hak dasar warga harus dipenuhi oleh pemerintah dan jangan dipolitisasi," ujar Maftuchan.

Berikut ini berbagai program bansos di era Pemerintahan Presiden Jokowi: