[KLARIFIKASI] Belum Ada Kesepakatan Pemprov Kepri dan UNHCR soal Pengungsian Rohingya di Pulau Galang

klarifikasi!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, ada yang perlu diluruskan terkait informasi ini.

KOMPAS.com - Beredar narasi mengenai kesepakatan untuk menjadikan Pulau Galang sebagai tempat pengungsi Rohingya.

Dalam sebuah unggahan disebutkan, kesepakatan itu terjalin antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR).

Namun, narasi tersebut tidak benar.

Narasi yang beredar

Narasi soal kesepakatan antara Pemprov Kepri dan UNHCR untuk menjadikan Pulau Galang  sebagai tempat pengungsi Rohingya muncul dibagikan oleh akun TikTok ini (arsip)

Akun tersebut membagikan video yang menampilkan poster yang diklaim berasal dari UNHCR. Poster tersebut bertuliskan demikian:

Kami dari pihak UNHCR INDONESIA Menyampaikan kepada masyarakat Indonesia Bahwa UNHCR IINDONESIA dan Pemerintah kepulauan Riau telah menyetujui Bahwa pulau Galang menjadi tempat tinggal Kaum Rohingya.pihak UNHCR juga sudah menerima tanah kosomh dari pemberian Pemerintah kepulauan riau. Semoga masyarakat/rakyat di Indonesia Bisa menerima suadara kita kaum Rohingya Demikian kami selaku STAFF UNHCR INDONESIA Yang bisa saya sampaikan TERIMKASIH.

Kemudian terdapat keterangan demikian:

Apakah otak pemerintah sudah mulai rusak yak kok malah Rohingya di jadi kan seperti spesial dari pada rakyat sendiri permainan duit ini seperti nya.

Akun Facebook Tangkapan layar Facebook narasi yang menyebut Pemprov Kepri dan UNHCR telah sepakat menjadikan Pulau Galang sebagai tempat tinggal pengungsi Rohingya

Penelusuran Kompas.com

Dilansir Antara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad membantah bahwa Pemprov dan UNHCR Indonesia sepakat menjadikan Pulau Galang sebagai tempat tinggal pengungsi Rohingya.

"Rumor itu tidak benar dan disebarkan oleh akun-akun media sosial yang tidak bertanggung jawab. Saya tegaskan belum ada kesepakatan apa pun antara Pemprov Kepri dan UNHCR Indonesia mengenai Pulau Galang," kata Ansar, Selasa (2/1/2024). 

Ansar menjelaskan, Pemprov Kepri tidak pernah memberikan tanah kosong kepada UNHCR untuk dijadikan tempat tinggal pengungsi Rohingya.

Ia menegaskan, sampai saat ini tak ada arahan dari pemerintah pusat untuk menempatkan pengungsi Rohingya di Pulau Galang.

Sementara itu, melalui akun Instagramnya UNHCR menjelaskan, banyak beredar informasi keliru di media sosial yang mencatut institusinya.

Salah satunya, terkait kesepakatan untuk menampung pengungsi Rohingya di Pulau Galang.

Kesimpulan

Narasi soal Pemprov Kepri dan UNHCR sepakat menjadikan Pulau Galang sebagai tempat tinggal pengungsi Rohingya adalah tidak benar.

Pemprov Kepri memastikan kabar tersebut adalah hoaks. Sampai saat ini belum ada kesepakatan antara Pemrov Kepri dan UNHCR. 

Selain itu, UNCHR membantah soal poster yang berisi kesepakatan untuk menampung pengungsi Rohingya di Pulau Galang.